Gerakan Masyarakat Peduli Kudus Laporkan Pimpinan Dewan Ke Ombudsman

by
isknews

Kudus, ISKNEWS.COM – Gonjang-ganjing di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus kian meruncing. Setelah sebelumnya pimpinan dewan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, oleh salah satu anggota Fraksi Gerindra Agus Wariono. Kini pimpinan dewan juga dilaporkan ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah (Jateng) atas dugaan maladministrasi.

TRENDING :  Molornya Perombakan Komisi, Masan "Fraksi-Fraksi Lambat Serahkan Usulan Nama Nama"

Pelaporan pimpinan DPRD Kudus dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Kudus (GMPK), Jumat (02/06/2017), yang menilai telah terjadi dugaan maladministrasi di DPRD Kudus yang dilakukan pimpinan. Di antaranya, Ketua DPRD membiarkan begitu saja posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari komisi vakum selama 85 hari.

isknews
Anggota Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Solekhan saat menerima aduan maladministrasi yang dilakukan pimpinan DPRD Kudus dari Gerakan Masyarakat Peduli Kudus (GMPK), Jumat (02/06/2017).

“Hal ini menyebabkan 45 anggota DPRD Kudus tidak dapat beroperasi sebagaimana seharusnya selama 85 hari, yang berarti masyarakat dipaksa untuk membayar gaji buta terhadap anggota-anggota DPRD tersebut oleh pimpinan DPRD,” kata Presidium GMPK, Muhammad Zukhruf, Jumat (02/06/2017).

TRENDING :  Babak Baru Rolling Komisi DPRD Kudus, Hanya Satu Komisi Terbentuk

KOMENTAR SEDULUR ISK :