GP Ansor Kudus Siap Robohkan Bangunan Usaha Kafe-Karaoke

GP Ansor Kudus Siap Robohkan Bangunan Usaha Kafe-Karaoke

Kudus, isknews.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kudus, siap merobohkan bangunan yang digunakan usaha kafe dan karaoke di Kabupaten Kudus. Tindakan itu dilakukan karena Satuan Polisi Pamong  Praja (Pol PP) Kabupaten Kudus selaku aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), dinilai belum melakukan tindakan  usaha kafe dan karaoke di wliayah hukumnya masih bersifat persesuasif, belum sampai ke tindakan represif.

Hal itu terungkap pada udiensi antara GP Ansor dengan Sat Pol PP Kabupaten Kudus, Kamis (6/10). Kedatangan rombongan ormas  yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) GP Ansor Kabupaten Kudus, Sarmanto, diterima langsung oleh Kepala Sat Pol PP Abdul Halil, didampingi Kasie Penegak Perda, Purnomo.

Dalam dialog yang berlangsung akrab di ruang pimpinan Sat Pol PP itu, Sarmanto mengatakan, dalam Perda Kabupaten Kudus Nomer 10 Tahun 2015 tentang usaha kafe dan karaoke, disebutkan, tanggal 30 September 2016, adalah batas akhir usaha kafe dan karaoke di Kudus beroperasi. Dengan demikian, selepas tanggal itu, harus sudah tidak ada usaha kefe dan karaoke di Kudus, dengan kata lain, ditutup total. “Namun kenyataan di lapangan, dari hasil pantauan tim GP Ansor Kudus, masih banyak, bahkan hampir semua usaha kafe dan karaoke di Kudus yang masih beroperasi. “

Adanya sejumlah pemiik usaha kafe dan karaoke yang “bandel’ itu, paparnya lanjut, adalah disebabkan Sat Pol PP dalam melaksanakan tindakan hukum dinilai belum tegas. Karena selama tenggang waktu dua bulan, Agustus – September 2016, sejak Perda terkait itu diberlakukan, tindakan yang dilakukan Sat Pol PP hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada efek jera, bahkan sampai ketika Bupati H Musthofa dan Ketua DPRD Kabuopaten Kudus Masan, beserta jajaeanya turun langsung melakukan sidak.  Sat Pol PP melakukan dminta melakukan tindakan represif, yakni menutup semua usaha kafe dan karaoke di Kudus. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau GP Ansor akan melakukan tindakan tersendiri.

“Kami masih ingat komitmen Bupati Kudus H  Musthofa, kalau tidak bisa ditutup usahanya, robohkan saja bangunan yang digunakan untuk usaha kafe dan karaoke. Kami siap melaksanakan hal itu, tanpa dipungut beaya,” tegas Sarmanto.

Kepala Pol PP, Abdul Halii, dalam tangggapannya, menerangkan dalam melakukan tindakan terhadap usaha kafe dan karoke di Kudus, pihaknya beserta jajarannya sudah sesuai aturan yang berlaku, yakni seperti yang tertuang dalam Perda, di mana dalam Perda Kabupaten Kudus Nomer 10 Tahun 2015 tentang kafe dan karaoke itu, di dalam penindakan di lapangan ada tahapan – tahapan yang harus dilalui. Yakni tindakan persuasif melalui surat peringatan (SP) I sampai SP III yang ditujukan kepada pemilik/pengusaha kafe dan karaoke di Kudus. Kalau kemudian dari yang bersangkutan tidak ada respon, barulah diikuti dengan sidak ke lapangan, memerintahkan agar mereka menutup usahanya.

“Komitmen kami, setelah 30 September 2016, di Kudus harus tidak ada usaha kafe dan karaoke. Tolong beri kami waktu dan serahkan kepada kami. Yakinlah kami jajaran Pol PP akan mampu mengambil tindakan sesuai yang diharapkan masyarakat,” tegas Abdul Halil (DM)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post