Gubernur : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017 Kemungkinan Jadi UPT

by

Semarang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah pada rapat paripurna yang berlangsung Jumat (16/9).

Struktur perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah yang semula terdiri atas satu sekretariat daerah, satu sekretariat DPRD, satu inspektorat, 20 dinas, dan 13 badan rencananya dirubah.

TRENDING :  Rusaknya Pintu Air Waduk Jembangan Penyebab Bencana Banjir Air dan Lumpur Di Dukuh Karangrowo, Desa Bulungcangkring

“Provinsi Jawa Tengah melalui peraturan daerah ini, strukturnya akan ada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, 23 dinas, dan enam badan,” terang Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menghadiri rapat paripurna tersebut.

Ganjar bersyukur, dua badan yang semula dikhawatirkan ‘hilang’ pada SOTK baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) justru memperoleh perhatian dari panitia khusus. Saat implementasi SOTK baru pada 2017 mendatang, struktur kedua badan tersebut kemungkinan berupa UPT.

TRENDING :  BPBD Pati Siap Bantu Daerah Terdampak Kekeringan, Meski Hujan Mulai Turun

“Saya menyampaikan terima kasih pada pembahasan terakhir ini kita masih memperbincangkan bagaimana menyantolkan lembaga yang sangat kita butuhkan. Satu, adalah yang dulunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh). Kedua lembaga ini sangat khas. Jawa Tengah supermarket bencana. Kedua, petani kita dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan membutuhkan kawan. Kawannya itu penyuluh. Kita akan bentuk lembaga khusus itu, apa pun bentuk barunya, mereka akan jadi lembaga independen,” ungkapnya.

TRENDING :  Halal Bi Halal di Kodam IV Diponegoro
KOMENTAR SEDULUR ISK :