Gubernur : Masih Ada Budaya Pungutan Liar Di Samsat

Gubernur : Masih Ada Budaya Pungutan Liar Di Samsat

Semarang – Komitmen nasional diperlukan untuk mengubah budaya ‘lung-lungan’ (pungutan liar) yang ada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sebab, meski sudah dilakukan inovasi untuk memberikan layanan terbaik, tradisi ‘lung-lungan’ masih saja terjadi.

“Unsur PNS di Samsat alhamdulillah sudah bagus. Beberapa Samsat sudah punya inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Tetapi saya kecewa sampai sekarang karena kalau saya nongkrong di tempat cek fisik, ada yang ‘lung-lungan’ langsung, ada yang dikoordinir. Bayarnya pun tidak di situ, tapi di tempat lain. Tanpa syarat tertentu, mereka lolos untuk diproses. Kelihatannya perlu komitmen nasional untuk mengubah ini,” beber salah seorang tim penilai Samsat Idol Agus Priyanto saat berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kamis (10/12).

TRENDING :  Ahmadi Jadi Karo Sekjen, Syaifuddin Zuhri Pejabat Sementara Kakanwil Kemenag Jateng

Agus menambahkan, proses pengurusan plat kendaraan dengan ‘nomor cantik’ juga berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi oknum tertentu.

Ganjar sependapat dengan Agus. Dirinya tidak memungkiri bahwa masih terdapat oknum dari instansi lain yang menarik pungutan liar saat cek fisik kendaraan berlangsung. Ganjar mengaku sudah menyampaikan penyimpangan tersebut kepada kepolisian.

TRENDING :  H-5 Lebaran Kendaraan Angkutan Barang Dilarang Beroperasi

“Ide untuk membawa isu ini ke tingkat nasional menarik. Seharusnya memang ada komitmen nasional. Saat Training of Trainer (ToT) integritas dengan KPK, isu ini muncul. Ternyata, ujung paling tinggi dari transparansi itu adalah teladan. Hal ini dimulai dari contoh yang diberikan oleh para pemimpinnya,” tegas orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

TRENDING :  Filosofi Logo Branding Jawa Tengah "Jateng Gayeng"

Ganjar menilai, sistem pelayanan harus dilakukan secara benar-benar terbuka. Sehingga, masyarakat dapat segera melapor apabila terdapat potensi penyimpangan.

“Seluruh pelayanan mungkin bisa kita taruh di depan. Dia (oknum) tidak bisa jalan memutar ke arah yang lain. Jadi dia masuk ke dalam tontonan masyarakat. Tidak ada kesempatan lagi (untuk korupsi),” sarannya. (HJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post