Hanya Lembaga dan Organisasi Masyarakatan yang Punya legalitas di Kemenkumham Yang Berhak Terima Dana Hibah

oleh

Jepara, isknews.com – Puluhan miliar dana dalam APBD Kabupaten Jepara tahun 2015 yang dipersiapkan sebagai anggaran hibah, tidak akan dicairkan. Hal ini terjadi menyusul adanya larangan pemberian hibah dari anggaran pemerintah kepada lembaga dan masyarakat yang tidak berbadan hukum. Meski mengundang kekecewaan masyarakat, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi tetap tidak berani mencairkan anggaran tersebut, dari pada tersangkut persoalan hukum.

“Bantuan hibah untuk lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di dalam APBD 2015 sudah kami persiapkan sebesar Rp. 50 miliar. Tapi tidak semua bisa dicairkan karena proses pencairan hanya bisa dilakukan untuk lembaga dan organisasi masyarakat yang sudah berbadan hukum RI,” kata Marzuqi Selasa malam (23/6), ketika memimpin rombongan tarawih keliling (tarling) Forkopinda di masjid Baiturridlo, Dukuh Sidang, Desa Sinanggul, Mlonggo.

TRENDING :  Nahas, Matrukan Tewas di Lubang Septic Tank Yang Ia Gali

Karenanya, dalam tarawih keliling yang biasanya disiapkan bantuan untuk masjid penyelenggara pun, tahun ini tak bisa dilakukan. Termasuk masjid Baituridlo, meskipun saat dikunjungi bupati sedang dalam renovasi. Dalam kesempatan itu, bupati hanya menyerahkan bingkisan beberapa sarung dan mukena. Pengurus takmir masjid diarahkan mengurus legalitas dahulu agar berbadan hukum.

TRENDING :  Dewan dan Tim Pelaksana Smart City Segera Dibentuk

Hal ini, katanya, mengacu pada pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan regulasi yang sama, yakni UU 32/199. Untuk bisa mencairkan anggaran ini, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus mengurus legalitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Sejak diundangkannya regulasi itu, kita tak bisa apa-apa selain mematuhi ketentuan,” lanjutnya.

TRENDING :  Kirab Pasukan Kalinyamat Mengawali Prosesi Hari Jadi Jepara ke 468

Menyusul banyaknya dana hibah yang tak bisa dicairkan, pemerintah daerah berencana mengalihkan anggaran ini untuk kegiatan lain, teruitama perbaikan infrastruktur jalan. Menurut bupati, dalam berbagai forum dia mendapati banyak keluhan kualitas jalan karena anggaran infrastruktur jalan memang terbatas menyesuaikan kemampuan daerah. Di tingkat eksekutif, dalam finalisasi APBD Perubahan tahun 2015, pengalihan ke infrasruktur jalan mencapai Rp. 26 miliar, menunggu persetujuan dewan pada pembahasan mendatang. (Sulismanto)

KOMENTAR SEDULUR ISK :