Hanya Rp 200 Juta Anggaran Pemberantasan Barang Kena Cukai Dari DBHCHT

Hanya Rp 200 Juta Anggaran Pemberantasan Barang Kena Cukai Dari DBHCHT

Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kudus, pada tanun anggaran (TA) 2016 ini, selain menggunakan anggaran APBD Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik, juga menggunakan dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT). Total dana DBCHT yang diaokasikan pada TA 2016 ini, mencapai sebesar Rp 369.811.964.000 untuk 5 kegiatan. Dari dana sejumlah itu, anggaran untuk pemberantasan barang kena cukai yang pelaksananya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), hanya Rp 200 juta.

Kabag Perekonomian Kudus Dwi Agung Hartono, yang dihubungi isknews.com, di ruang kerjanya, Senin (19/12), mengatakan hal itu. Menurut dia, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomer 84/PMK.07/2016, tentang penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBGCHT), Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 2, Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk mendanai kegiatan: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai. “Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD yang terkait, mencakup sebanyak 17 dinas dan instansi, diantaranya Sat Pol PP.”

BACA JUGA :  Cukai Dan Apa Saja Barang Kena Cukai

Dari semua kegiatan yang menggunakan dana DBHCHT TA 2016 itu, untuk peningkatan kualitas bahan baku yang terdiri dari 6 kegiatan, hanya satu yang dilaksanakan, yakni pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian yang pelaksananya oleh Dinas Perinkop UMKM, anggaran yang digunakan sebesar Rp 305.334.000. Untuk pembinaan industri yang terdiri dari 7 kegiatan, tidak ada anggaran yang dikeluarkan.
Selanjutnya, untuk kegiatan pembinaan lingkungan sosial, menyerap paling banyak anggaran, mencapai sebesar Rp 247.803.186.000. SKPD yang menggunakan dana untuk kegiatan ini, adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Perindustrian Koperasi (Perinkop) UMKM, BPMPKB,

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Bina Marga Pengairan Energi Sumber Daya Mineral (BPESDM), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru), Kelurahan, Kantor Lingkungan Hidup (LH) dan RSUD Lukmonohadi.
Untuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang pelaksaannya oleh Bagian Humas dan Bagian Hukum, anggaran yang digunakan masing-masing Rp 7 miliar dan Rp 1.025 miliar.

BACA JUGA :  DBHCHT Perlu Optimalisasi & Evaluasi Alokasi Dana

Selain untuk membeayai kegiatan di atas, dana DBCHT juga dialokasikan proyek block grand. Penggunaan dana ini untuk rehabilitasi insratuktur, baik bidang pekerjaan umum, pendidikan, perhubungan, pariwisata, gedung perkantoran, pengeleloaan asset daerah dan lain-lain. “Angaran yang terserap untuk kegiatan block grand itu, sebesar Rp 114.398.684.000,” jelas Kabag Perekonomian Pemkab Kudus itu. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post