Hartopo Harapkan Masyarakat dan Pemerintah Bersinergi Patuhi Peraturan Pembayaran PBB

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Wakil Bupati Kudus Hartopo meminta masyarakat dan pemerintah bersinergi untk mematuhi peraturan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB). Begitulah yang disampaikan pada acara penandatanganan MoU antara Pemkab Kudus dengan KPP Pratama Kudus, Kantor BPN/ATR Kudus dan PT PLN (Persero) UP3 Kudus.

Acara tersebut juga sekaligus menjadi launching Host to Host PBB P2 dan Satgas Pajak Daerah serta pengundian hadiah PBB-P2. Turut hadir jajaran Forkopinda dan pimpinan Bank Jateng.

“Saya minta agar para camat dan kepala desa ikut menjaga karena pajak ini milik kita bersama,” ujar Hartopo dalam sambutannya. Dia juga meminta semua pihak mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak demi kelancaran pembangunan daerah.

TRENDING :  Inilah Dinas Dan Badan Di Kudus Yang Alami Perubahan Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

Menurutnya, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami dan ikhiar kita bersama untuk meletakkan pondasi di masa depan melalui Kudus yang modern, religius, cerdas dan sejahtera. Dinamika perubahan yang sangat cepat seperti sekarang membuat inovasi menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi.

“Oleh karena itu, kita butuh superteam yang inovatif bukan superman yang hanya one man show. Sebab membenahi daerah membutuhkan kerja sama banyak pihak bukan sekedar aksi kepala daerah seorang diri,” tuturnya.

TRENDING :  Kunjungi Pusat Pembibitan Tanaman Oasis PT Djarum, Tamzil Ingin Buat Kudus "Ijo Royo-royo"

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudu, Eko Djumartono mengungkapkan host to host mungkin istilah yang masih asing bagi khalayak umum. Namun intinya sekarang DPPKAD Kudus bisa melihat data pembayaran pajak oleh wajib pajak setiap saat.

“Termasuk para wajib pajak bisa memanfaatkan beberapa fasilitas pembayaran yang dipunyai, bisa melalui ATM, transfer, atau debit,” tandasnya.

TRENDING :  Musthofa : Kudus Siap Jadi Contoh Inovasi Pelayanan Publik

Eko menjelaskan, sebagai tindak lanjut MoU akan disusun perjanjian kerja sama sebagai dasar menghubungkan database secara sistem informasi melalui aplikasi. Sementara itu terkait undian hadiah PBB yang dilakukan dibatasi bagi pembayar hingga akhir Agustus 2018.

Hadiah utama dua sepeda motor. Hadiah lainnya uang tunai Rp 1 juta, kulkas, sepeda, mesin cuci, dan lain sebagainya. Masing-masing kecamatan mendapat 10 item hadiah. Acara dilanjutkan launching Satgas Pajak yang ditandai dengan memakaikan rompi dan topi kepada Satgas Pajak. (MK/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :