Harus Lewat Penghapusan Alih Fungsi Rumah Dinas SD

Harus Lewat Penghapusan Alih Fungsi Rumah Dinas SD

Kudus, isknews.com – Pengalihan fungsi rumah dinas Sekolah Dasar (SD) di luar kepentingan kegiatan belajar mengajar (KBM), harus melalui penghapusan oleh Bagian Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten. Tidak terkecuali jika yang hal itu atas permintaan pihak pemerintahan desa setempat, sebagai pemilik tanah aset desa yang ditempati bangunan gedung SD dan rumah dinas, prosedur itu harus ditempuh.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Joko Soesilo, melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) Hartono, yang dihubungi isknews.com, Rabu (08/2), di ruang kerjanya, membenarkan hal itu. Menurut dia, rumah dinas SD, baik yang diperuntukkan kepala sekolah atau guru, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan unit, karena di setiap SD terdapat sedikitnya tiga unit rumah dinas. Tujuan dibangunnya rumah dinas tersebut, adalah untuk tempat tinggal sementara bagi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki rumah sendiri. “Pengadaan rumah dinas itu, sudah puluhan tahun yang lalu, sehingga usia bangunannya pun sudah tua.”

BACA JUGA :  Sukari,” Semua Terlibat Memasarkan dan Kami Siap Penuhi Kebutuhan Customer “

Namun karena tidak semua kepala sekolah atau guru mau menghuni rumah dinas yang disediakan itu, akhirnya banyak rumah dinas yang ditempati atau nganggur. Ditambah tidak tersedianya anggaran perawatan dari SD yang ketempatan, pada akhirnya sebagian dari rumah dinas menjadi tidak terawat. Untuk rumah dinas yang kosong namun kondisi bangunannya masih bagus, oleh pihak sekolah ada yang difungsikan untuk ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), perpustakaan atau mushola. “Sepanjang untuk kepentingan sekolah, alih fungsi seperti itu diperbolehkan dan tidak masalah,” ungkapnya.

Sedangkan kalau alih fungsi untuk kepentingan di luar kepentingan sekolah, misalnya karena oleh pihak desa untuk digunakan kepentingan desa, misalnya untuk gedung TK, gedung pertemuan dan lain-lain, pihak desa harus mengajukan kepada Bagian Aset Pemkab, agar dilakukan penghapusan aset. Termasuk jika dasar yang diajukan pihak desa, karena melihat kondisi rumah dinas SD yang banguannya rusak berat, sehingga karena dinilai membahayakan diusulkan untuk dibongkar. “Memang tanah yang ditempati SD adalah milik desa, namun bangunan di atasnya adalah milik pemerintah. Itu yang harus dipahami.” (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post