HMI DAN KAMMI KOMISARIAT KUDUS TOLAK KARAOKE MAKSIAT DI KOTA SANTRI

HMI DAN KAMMI KOMISARIAT KUDUS TOLAK KARAOKE MAKSIAT DI KOTA SANTRI

ISKNEWS.COM- Sejumlah elemen masyarakat terus melakukan penolakan keberadaan tempat hiburan maksiat di Kudus.
Kisruh pembahasan Ranperda Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub serta Karaoke atau sebagian masyarakat lebih sering menyebutnya “Ranperda Larangan Karoke”.

Kali ini puluhan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kudus dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Kudus berunjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (21/05).

Mereka menuntut Dewan dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menutup karaoke yang menyediakan hiburan maksiat yang menggunakan jasa pemandu karaoke dan penari erotis.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Pertama, Judul kata “penataan” diubah menjadi “pelarangan” sehingga menjadi “Peraturan Daerah tentang PELARANGAN HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM DAN PUB SERTA PENGELOLAAN HIBURAN KARAOKE. Sehingga tidak dipolitisir melegalkan karaoke dan ada aturan tegas mengenai pelarangan hiburan diskotik dan sejenisnya. Kedua, Harus mengatur dengan jelas jam buka restoran yang memiliki fasilitas karaoke yakni maksimal pukul 22.00, hal ini perlu diatur dalam pasal berikut sanksi yang tegas.  Ketiga, semua restoran yang memiliki fasilitas karoke dilarang menggunakan bilik-bilik atau kamar-kamar. Keempat, semua restoran yang memiliki fasilitas karaoke dilarang memakai jasa pemandu karaoke dan penari erotis. Kelima, dilarang memperjual belikan minuman keras dimana sudah ada payung hukumnya yakni Perda Kab Kudus No 12 tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kudus yang secara tegas menyampaikan Kadar Alkohol 0% dimana perda petersebut juga didampingi Peraturan Bupati Kudus nomor 17 tahun 2005 tentang pelaksanaan perda Kab Kudus nomor 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Keenam, menginstruksikan kepada semua parpol memecat anggota DPRD yang mendukung adanya karaoke. Ketujuh, Jika aparat penegak hukum tidak melakukan penutupan tempat karaoke, maka kami akan melakukan swiping untuk melakukan penutupan.

TRENDING :  Cerita Jiwa Wirausaha

“Tujuh tuntutan tersebut merupakan Penolakan karoke, pemandu karaoke, minuman keras terlebih kepada Kota Santri”.Ujar A Shobahus Surur koordinator aksi.

Sebagai bentuk Penolakan masyarakat Kudus terhadap eksistensi tempat hiburan maksiat di Kota Santri, HMI dan KAMMI kumpulkan 1000 tanda tangan di Menara Kudus

TRENDING :  Perlu Aturan Baku Tata Kelola Sampah CFD

“Setelah ini kami melanjutkan dengan mengumpulkan 1000 tanda tangan di Menara Kudus, sebagai bentuk penolakan masyarakat kudus dengan adanya keberadaan tempat hiburan maksiat di Kota santri ini”. pungkasnya. *(TD)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post