Ikut Program Desa Korporasi Tidak Wajib

oleh

Pati, ISKNEWS.COM – Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Pati mengenai program Desa Korporasi yang dicanangkan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin dipastikan tidak wajib diikuti oleh desa.

Perihal tersebut disampaikan Wakil Bupati Saiful Arifin dalam memimpin kegiatan sosialisasi
percepatan penyerapan dana desa dan pembentukan desa korporasi di Ruang Penjawi, Setda Pati, Rabu (11-04-2018).

TRENDING :  Peringati Hari Sumpah Pemuda, 156 KB dan TK Ikuti Lomba Mewarnai

“Ini kan usaha. Kita jangan sampai terkesan bahwa ini kesewenang-wenangan. Sebenarnya bisa juga (diwajibkan). (Tapi) ini kan kebersamaan, untuk kemakmuran desa itu,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pati tidak mau dianggap otoriter, dalam hal ini perlu adanya cara pandang atau kesepahaman dengan kepala desa.

“Kita berusaha untuk membuka mindset (pola pikir). Kalau yang mau dikasih untung nggak mau, ya berarti mindsetnya belum terbuka,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Karang Taruna Kabupaten Pati itu.

TRENDING :  Sosialisasi Program PTSL Dinilai Kurang, Penasehat Hukum LKKP Kritik BPN Pati

Untuk itu, kami berusaha memberikan pemahaman manfaat desa korporasi kepada yang belum tertarik. Salah satunya tentang pengelolaan, pengawasan dan keuntungan yang didapat.

“Profesional ini banyak sekarang, orang pintar-pintar baik orang Pati maupun dari luar, akan kita sewa (untuk mengelola perusahaan). Kita bayar mahal nggak masalah, selama perusahaan itu untung,” tegasnya.

TRENDING :  Menuju Masyarakat Berkesinambungan PSRSPDM Margo Laras Pati Helat HDI

Sementara Ketua Pasopati Dwi Toto menyambut baik adanya program tersebut.

“Saya menyambut program desa korporasi, harapan kami adanya program tersebut dapat meningkatkan pendapatan desa, ” ungkapnya. (WR/WH)

KOMENTAR SEDULUR ISK :