Ini Dia Sanksi Apabila Tidak Bikin E-KTP Sebelum 30 September 2016, Termasuk Tidak Bisa Nikah

by

Kudus, isknews.com – Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk segera merekam data kependudukan atau membuat KTP Elektronik (E-KTP), dimana data E-KTP merupakan yang diperlukan untuk database agar dapat diakses baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga masyarakat lainnya.

Untuk itu, Kemendagri memberikan tenggat waktu pengurusan E-KTP itu sampai dengan tanggal 30 September 2016 mendatang, jika belum mendata sebelum tenggat waktu tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud merupakan dalam bentuk penonaktifan KTP, dimana penduduk tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, Surat Ijin Mengemudi (SIM), pelayanan perbankan, pelayanan kepolisian, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan pembangunan bangunan, dll.

Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Hendro Martoyo, SH melalui Kabid Informasi dan Penyimpanan Data Busono saat dijumpai Kamis, (25/8) mengatakan sanksi administrasi yang dimaksud itu merupakan penonaktifan KTP, dimana penduduk tidak akan mendapatkan pelayanan publik, ya termasuk pernikahan karena nikah itu pada dasarnya datanya diambil dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) jadi semisal tidak punya KTP atau belum melakukan perekaman tentu tidak bisa menikah itu merupakan salah satu bentuk kategori pelayanan publik.

“Sanksi itu dalam bentuk penonaktifan KTP bukan sanksi administrasi kena denda atau sebagainya, dimana misalkan itu dinonaktifkan maka penduduk tersebut tidak dapat mendapatkan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kepolisian, pelayanan perbankan, dll.” Terangnya.

Untuk mengantisipasi itu Disdukcapil Kabupaten Kudus menghimbau agar masyarakat Kudus segera melakukan perekaman hingga waktu yang ditenggat sampai 30 September 2016 baik di Tingkat Kecamatan maupun di Daerah guna mengantisipasi sanksi yang dimaksudkan.(SM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :