Ini Tawaran Solusi Setelah BBWS Sampaikan SP3 ke Pengusaha Pemanfaat Air Gunung Muria

Ini Tawaran Solusi Setelah BBWS Sampaikan SP3 ke Pengusaha Pemanfaat Air Gunung Muria

Kudus, isknews.com – Balai Besar Waduk dan Sungai (BBWS) melalui Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan SP3 (Surat Peringatan) ke pengusaha pemanfaat air gunung Muria pada Kamis, (12/10/17) pagi di ruang rapat kantor Satpol PP Kudus.

“Hal itu dilakukan dikarenakan dalam evaluasi terakhir setelah peringatan ke 1 dan ke 2 serta penertiban yang dilaksanakan pol PP masih ada pengusaha yang melakukan pengambilan air gunung Muria,” Kata Djati Sholehah Kasat.pol PP Kudus belum lama ini.

Dikatakannya, “Rapat penyampaian surat peringatan ke 3 sebagai langkah komunikasi yang baik kepada pengguna yang masih melakukan pengambilan air sehingga melaksanakan isi dari surat peringatan. Harapan kami secara persuasif menghimbau kepada bapak sekalian menghentikan usaha tanpa aparat melakukan penertiban dimana kondisi di Kudus saat ini banyak pihak yang kontra dan hal itu merupakan komitmen pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan ijin terkait pengambilan air gunung Muria,” pesannya kepada peserta rapat yang berjumlah sekitar 25 orang itu.

TRENDING :  Pemasangan Gambar Presiden Tak Bisa Dibenarkan

Apabila pengusaha masih melaksanakan, lanjut Djati, maka secara terpadu akan dilaksanakan penertiban oleh gabungan aparat terkait sehingga apabila telah dilakukan penertiban masih juga memaksakan diri (maaf) akan dilaksanakan upaya Yustisia atau ke jalur hukum. “Pengambilan atau pemanfaatan air gunung Muria apabila tidak ada ijin bisa dikatakan melanggar pidana atau tindak kejahatan sehingga mendapat ancaman pidana penjara,” terangnya.

Sebab, Toleransi dari pemerintah maupun BBWS sudah sangat besar hal ini dengan pertimbangan sosiologi akan dampak yang ditimbulkannya, tidak memberikan ijin merupakan kewenangan pemerintah kabupaten yang di tindaklanjuti pemerintah provinsi.

Menurut Kabid hukum Setda Kudus, Adi mengatakan, Apabila suatu aturan telah di undang-undang kan maka setiap pihak terkait diharapkan mengetahui dan kemudian setelah mengetahui akan melaksanakan aturan tersebut. “Penegak hukum berhak melakukan penindakan terhadap pelanggar aturan yang telah diundangkan,” tegasnya

Ditambahkan Adi, Meskipun Kita mempunyai tanah tidak serta Merta kita menguasai tanah tersebut karena ada fungsi sosial dimana apabila negara membutuhkan maka kita memberikan, seperti contoh waduk Logong.

TRENDING :  Polres Demak Razia Tempat Kos-kosan

Seperti yang sudah tercantum dalam UU no 11 tahun 75, menyebutkan bahwa air juga mempunyai fungsi sosial sehingga apabila kita punya sumber untuk usaha melalui pengeboran dan pengambilan harus berijin.

Dikatakan Adi, “Sampai saat ini kita masih melakukan upaya pendekatan humanis dan administratif dengan melakukan teguran lewat surat peringatan 1, 2 dan 3 dan melakukan sosialisasi sehingga apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka akan kami ambil tindakan hukum. Sebab, pemanfaatan untuk perorangan tidak akan dilanjutkan ijinnya tetapi manakala dikelola pemerintah melalui BUMDes masih bisa di fasilitasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Dukuh Waringin, Aris Istiyanto menanggapi adanya permasalahan ini, “Saya sebagai kepala desa mulai tahun 2007 merasa dibenturkan dengan masyarakat, akan tetapi tanggung jawab sebagai kepala desa telah kami lakukan dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini,”katanya.

TRENDING :  Demi Keamanan Dan Kondusifitas Wilayah, Danramil Dawe Kodim Kudus, Perintahkan Anggota Laksanakan Patroli Rutin Di Desa Kandangmas

Dikatakan Aris, Sebagai pemerintah desa kami taat asas dan akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam diskusi yang di fasilitasi fakultas hukum Universitas Muria Kudus tersebut, kami diarahkan terkait pembuatan BUMDes tetapi apakah bisa BUMDes diwujudkan karena anggaran berasal dari desa dananya tidak ada serta apakah pengusaha dapat terwadahi menjadi pengurus semua serta terkait masalah pembagian hasilnya.

Diakhir rapat itu, Djati Sholechah memberikan tawaran solusi terkait permasalahan tersebut, yaitu pengelolaan dilakukan oleh BUMDes, nantinya bidang usaha tidak hanya berorientasi melakukan pengambilan kemudian penjualan keluar, akan tetapi bisa dimanfaatkan sebagai produk jadi air mineral dimana hal itu bisa didukung atau bekerjasama dengan para pengusaha yang terkait dengan pengambilan air permukaan Gunung Muria.

Selain nama yang tersebut diatas, hadir dalam rapat diantaranya Kepala Desa se Kecamatan Dawe, Pengusaha air permukaan gunung Muria dan masyarakat terkait. (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post