Inilah Dinas Dan Badan Di Kudus Yang Alami Perubahan Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

Inilah Dinas Dan Badan Di Kudus Yang Alami Perubahan Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

Kudus, isknews.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, melalui Keputusan DPRD Kabupaten Kudus, Nomer 172 Tahun 2016, 30 September 2016, telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Hal-hal yang mendasar pada Perda Kabupaten Kudus itu,adalah adanya perubahan pada susunan perangkat daerah baik yang berbentuk dinas maupun badan. Demikian pula bidang urusan pemerintahan yang ditangani, ada yang dikurangi, juga yang ditambah.

Berikut ini, dinas yang mengalami perubahan, adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, dihapus dan digabungkan dengan bidang tenega kerja, menjadi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Bidang sosial yang sebelumnya ada di Disnakertrans, disatukan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A, PP dab KB, menjadi Dinas Soslial, P3A, PP dan KB Kabupaten Kudus.

Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sebelumnya menjadi satu dengan Dinas Perhubungan, berdiri sendiri menjadi Dinas Kominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, bidang statistik dan bidang persandian, sedangkan Dinas Peerhubungan khusus menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan
Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyharakat (trantib linmas), ditambah dengan urusan bidang kebakaran. Bidang lingkungan hidup (LH) yang sebelumnya berbentuk sekretariat, diilebur dan dalam Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dirubah menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kepelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (PMPT) yang semula berbentuk badan, ditingkatkan menjadi Dinas PMPT Kabupaten Kudus. Bidang Aset Daerah digabung dengan Badan Pengeloaan Pendapatan dan Keuangan (BPPK) .

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kini ditambah lagi menangani urusan bidang penelitian dan Pengembangan daerah. Perda Kabupaten Kudus yang berlaku terhitung mulai 27 September 2016 di Kudus itu, juga diterangkan mengenai dinas daerah dan badan di Kabupaten Kudus yang tidak mengalami perubahan, yakni Dinas Pendiidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :
BACA JUGA :  Benarkah Pengusaha Kafe Karaoke Kudus Jadi Sapi Perah Oknum DPRD Dan Pemkab Kudus?

Share This Post