Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT

by
Foto: Ilustrasi.

Kudus, ISKNEWS.COM – Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, harus merevisi kembali pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2018.

Hal itu sehubungan dengan peraturan baru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang DBCHCHT yang terkait dengan penggunaan dana tersebut, yakni 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima oleh setiap daerah, diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

TRENDING :  Perolehan DBHCHT Kabupaten Kudus 2018 Turun

Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono membenarkan hal itu, saat dihubungi isknews.com, Kamis (23-02-2018). Menurut dia, peraturan baru itu tertuang dalam PMK RI No 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada Bab II, Bagian Kesatu PMK tersebut, tentang prinsip penggunaan, pasal 2 pada ayat (1), disebutkan DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan semisal peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan atau pemberantasan barang kena cukai.

TRENDING :  Bupati Kudus : Bantuan Rastra Harus Tepat Sasaran

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), paling sedikit sebesar 50 persen, dari alokasi DBHCHT yang diterima oleh setiap daerah.

TRENDING :  Bupati Tetap Targetkan Bendungan Logung Rampung 2017
KOMENTAR SEDULUR ISK :