Jepara Masih Kekurangan 1071 guru SD

Jepara Masih Kekurangan 1071 guru SD

JEPARA, isknews.com – Pendidikan dasar, khususnya di tingkat SD mengalami kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana keinginan bersama, selalu terganggu akibat belum terpenuhinya jumlah guru di tingkat tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Jepara Kiswadi HP.

“Sesuai data yang diungkap Dinas Dikpora, saat ini Jepara masih kekurangan 1071 guru SD. Maka setiap SD kekurangan antara tiga hingga empat orang guru,” kata Kiswadi saat berbicara dengan Gelora di sela-sela acara diklat pengembangan profesi guru di gedung PGRI Jepara, pertengahan bulan ini. Karenanya, Kiswadi berharap kekurangan guru di SD bisa teratasi.

TRENDING :  Pekan Kedua Ramadhan, Posko Pengaduan THR Dibuka

Menurutnya, dia kerap merasa risih  ketika pembicaraan pendidikan mengarah pada kualitas, karena guru merupakan penentu keberhasilan. “Tapi nyatanya kita selalu terbentur persoalan kekurangan tenaga guru sehingga konsentrasi peningkatan kualitas pendidikan selalu terganggu isu ini. Saya kira, kalau kekurangan ini terpenuhi, maka kita bisa berbicara kualitas,” lanjutnya.

Dalam lingkup lokal Jepara, Kiswadi berharap persoalan ini bisa diselesaikan melalui pengangkatan tenaga honorer K2. Menurutnya, harapan ini juga dia sampaikan saat Forum Komunikasi GT Jepara melakukan audiensi di DPRD pada 9 Juni 2015. PGRI hadir dalam kesempatan tersebut bersama Badan Kepegawaian Darah (BKD) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas Dikpora) serta Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Kekurangan 1071 guru guru SD, menurut Kiswadi, akan sangat terbantu andai 1.022 tenaga honorer K2 yang telah terverifikasi diangkat sebagai CPNS.

TRENDING :  Lapuk, Rumah Milik Lansia Roboh

Saat audiensi tersebut berlangsung, Eko Sulistyono dari BKD mengungkapkan upaya Pemkab Jepara dalam pengangkatan seluruh honorer K2 sebagai CPNS. Selain penyelesaian pengangkatan CPNS sebanyak 631 orang yang telah lulus tes CPNS jalur honorer, pemkab telah mengirim data sisa 1022 orang tersebut by name by addres ke Badan Kepegawaian Negara. Keinginan melakukan tindak lanjut penanganan tenaga honorer K terbentur belum adanya peraturan pemerintah yang baru.  Sebelum audiensi itu, Kepala BKD Abdul Syukur juga mendampingi Sekda Sholih di Jakarta untuk mengikuti Rakornas kepegawaian. (Sulismanto)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post