Kasdim 0719 Jepara Hadiri Launching Dan Pembukaan Sosialisasi Online SIIP IMTA

Kasdim 0719 Jepara Hadiri Launching Dan Pembukaan Sosialisasi Online SIIP IMTA

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Bertempat di Pendopo Kab. Jepara, telah berlangsung kegiatan Launching dan Pembukaan Sosialisasi Online, Sistem Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Orang Asing (SIIP IMTA). Yang dihadiri oleh 150 orang. Senin (11/07/2017) 09.00 sampai dengan 12.15
Dan yang hadir dalam giat tersebut adalah Bupati Jepara KH.Ahmad Marzuki SE beserta Wakilnya Dian Kristiandi S.Sos, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adi nugroho S.I.K, Ketua Pengadilan Agama, Kasdim 0719/Jepara Mayor Inf Kadarusman, Kadis Imigrasi Jawa Tengah, Kadis Koperasi UMKM, Kepala Imigrasi Kelas II Pati, SKPD Tingkat Jawa Tengah beserta wakil dari 9 Kabupaten Jawa Tengah, Wakil Kementrian Tenaga Kerja RI, Pimpinan BUMN/BUMD, dan Pimpinan Perusahaan TKA.

TRENDING :  Dua Nelayan Jepara Dikabarkan Hilang Di Perairan Demak

Bupati Jepara KH Ahmad Marzuki SE, menegaskan mengenai Sistem Informasi yang ada di Kab.Jepara sudah beberapa kali digagas oleh ASN yang ada di Jepara, dan ini yang ke 3 kali dilaunching dengan SIIP IMTA. Yaitu apa yang diharapkan perusahaan dan pemerintah daerah bisa berhasil. “Andaikan apa yang terkait dengan perizinan tenaga kerja orang asing ada yang bermain-main maka itu tidak akan menjadi berkah, dengan SIIP IMTA praktek praktek yang tidak kita harapkan bisa terhindarkan, dengan launching ini kami harapkan kerja sama semua pihak agar aplikasi yang kita terapkan dapat berguna bagi Kabupaten Jepara”.

TRENDING :  Warga dan TNI bersihkan Material Longsor Desa Sidomulyo Gunungwungkal

Sosialisasi dari Direktorat pengendalian tenaga kerja asing, Kementerian Ketenaga Kerjaan RI Rati Yulianti mengatakan “Layanan tenaga kerja asing memiliki landasan Hukum yang mana telah diatur dalam undang undang, TKA dipekerjakan dalam waktu tertentu dan tidak boleh menetap secara terus menerus. TKA yang dipekerjakan harus mempunyai kompetensi agar bisa mengalihkan kemampuannya kepada tenaga kerja lokal, dan TKA juga tidak boleh menduduki dibidang personalia. Beberapa prinsip tenaga kerja asing yang harus diterapkan berupa legal, sponsorship, selektive, dan security “.

TRENDING :  Kunjungan Kerja Tim Sergab Mabesad Di Wilayah Kodim 0718 Pati

Sebelum permohonan RPTKA disahkan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan wajib melakukan penilaian kelayakan permohonan RPTKA. Ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Jabatan-jabatan dalam pekerjaan yang dapat dan tidak dapat diduduki oleh TKA juga sudah diatur dalam beberapa keputusan Menteri. Jika ada jabatan baru yang merupakan konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi dan jabatan ini belum diatur dalam peraturan menteri dapat atau tidaknya untuk diduduki oleh TKA maka diperlukan pertimbangan teknis dari instansi terkait. (Yyk)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Comments are closed.