Keberadaan Undang-undang Desa, Harus Mampu Mengentaskan Masyarakat Miskin

by

Semarang – Memiliki pelayanan yang terbaik saja tidak cukup untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebab, pelayanan itu seringkali hanya dinikmati orang-orang yang sudah berdaya. Masyarakat yang tidak berdaya, justru tidak bisa mengaksesnya.

“Mereka harus kita (pemerintah) ‘jemput bola’. Untuk mau menjemput, kita harus ada keberpihakan. Harus ada orientasi. Istilah pada masa Presiden SBY pro poor dan pro job. Sekarang tertuang di nawacita,” tutur Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi pada Rapat Regional dalam rangka Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Selasa (16/6)

Untuk ‘menjemput bola’ keluarga miskin, menurut Heru tidak bisa langsung dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Sebab, masyarakat miskin berkedudukan di kabupaten/ kota. Karenanya, pemerintah kabupaten/ kota lebih memiliki peran untuk menjemput mereka bekerjasama dengan camat dan kepala desa.

Keberadaan Undang-undang Desa, lanjutnya, diharapkan membantu pengentasan masyarakat miskin karena desa mendapat dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Selain untuk membangun desa, dana tersebut diminta Heru untuk menyusun kegiatan yang memberdayakan masyarakat miskin. Sehingga, mereka memeroleh pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

KOMENTAR SEDULUR ISK :