Keberadaan Undang-undang Desa, Harus Mampu Mengentaskan Masyarakat Miskin

Keberadaan Undang-undang Desa, Harus Mampu Mengentaskan Masyarakat Miskin

Semarang – Memiliki pelayanan yang terbaik saja tidak cukup untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebab, pelayanan itu seringkali hanya dinikmati orang-orang yang sudah berdaya. Masyarakat yang tidak berdaya, justru tidak bisa mengaksesnya.

“Mereka harus kita (pemerintah) ‘jemput bola’. Untuk mau menjemput, kita harus ada keberpihakan. Harus ada orientasi. Istilah pada masa Presiden SBY pro poor dan pro job. Sekarang tertuang di nawacita,” tutur Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi pada Rapat Regional dalam rangka Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Selasa (16/6)

Untuk ‘menjemput bola’ keluarga miskin, menurut Heru tidak bisa langsung dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Sebab, masyarakat miskin berkedudukan di kabupaten/ kota. Karenanya, pemerintah kabupaten/ kota lebih memiliki peran untuk menjemput mereka bekerjasama dengan camat dan kepala desa.

BACA JUGA :  Bisma Al-hafidz Cilik

Keberadaan Undang-undang Desa, lanjutnya, diharapkan membantu pengentasan masyarakat miskin karena desa mendapat dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Selain untuk membangun desa, dana tersebut diminta Heru untuk menyusun kegiatan yang memberdayakan masyarakat miskin. Sehingga, mereka memeroleh pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

“Ketika Undang-undang Desa ada, ada bantuan keuangan untuk desa dengan jumlah uang yang cukup signifikan. Dengan uang yang ada bisa dilaksanakan berbagai kegiatan di tingkat desa yang melibatkan keluarga-keluarga miskin untuk bisa bekerja dan mempunyai penghasilan. Semacam mungkin ada inovasi-inovasi kegiatan yang secara terkonsep memang sengaja melibatkan, menggerakkan keluarga-keluarga miskin bisa bekerja. Sehingga mereka memeroleh uang dengan bekerja. Bukan semata-mata mendapat bantuan langsung,” terang mantan Bupati Purbalingga itu.

BACA JUGA :  Pedagang Pasar Jember Boleh Ajukan KUP

Para keluarga miskin, imbuhnya, dapat diberdayakan dengan mengerjakan pekerjaan yang ketrampilannya sederhana. Seperti di sektor pertanian atau UMKM. Mereka juga perlu didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan agar dapat menghemat uang belanja. Selain itu, anak dari keluarga miskin harus diupayakan pemerintah untuk dapat melanjutkan pendidikannya hingga tingkat SMK agar mereka memiliki bekal ilmu dan ketrampilan yang memadai saat memasuki dunia kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ir Wahnarno Hadi MS mengemukakan Undang-undang Desa memberikan kewenangan seluas-luasnya agar desa menjadi subjek pembangunan. Dengan undang-undang ini, masyarakat desa memiliki sarana dalam mengembangkan, menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi untuk mengembangkan potensi dan kesejahteraan bersama. Untuk keperluan tersebut, pemerintah menggelontorkan dana dalam APBN-P hingga Rp 20,8 triliun.

BACA JUGA :  Kesadaran Buruh Menjaga Keselamatan Diri Masih Minim

“Dana desa dalam APBN-P 2015 telah ditingkatkan. Dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20,8 triliun. Artinya, semula desa mendapat Rp 100 juta. Dengan tambahan alokasi itu, satu desa paling tidak mendapat Rp 252 juta. Nanti secara bertahap akan ditingkatkan menjadi Rp 1,4 miliar per desa per tahun,” terangnya.

Pemerintah pusat kini tengah mengawal pelaksanaan undang-undang desa itu. Selain untuk mempercepat pembangunan desa, dana itu diharapkan betul-betul bisa memberdayakan masyarakat miskin dengan berbagai lapangan pekerjaan yang mendukung pergerakan ekonomi desa.

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post