03

Kekosongan Jabatan Camat Bae Dan Mejobo, Pemilihan Camat Ditentukan Oleh Evaluasi Tim Kinerja PNS

KUDUS, isknews.com – Pengisian jabatan camat, harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, serta melalui hasil evaluasi tim kinerja pegawai negeri sipil (PNS). “Untuk latar belakang pendidikan, minimal harus S-1 Sarjana Pemerintahan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus, Joko Triyono, saat dihubungi isknews.com, Selasa (26/7), di ruang kerjanya.

Di Kabupaten Kudus, sekarang ini, terdapat sembilan kecamatan, dua diantaranya, yakni Kecamatan Bae dan Kecamatan Mejobo, sedang mengalami kekosongan jabatan Camat. Untuk menjalankan pemerintahan, diangkatlah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di dua kecamatan tersebut.

Baca Juga :  ​Pemkab Kudus Buktikan Serius Segel Karaoke 

Menurut Triyono, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, pasal 224, persyaratan untuk pengisian jabatan camat, selain pendidikan minimal harus S-1 Sarjana Pemerintahan, persyaratan lainnya adalah, menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, serta memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk bisa memperoleh figur seperti yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan di atas, tidak melalui perekrutan, melainkan melalui hasil evaluasi tim kinerja pegawai negeri sipil (PNS).” Tim yang bertugas mengevaluasi itu, ungkapnya lanjut, diketuai Asisten Administrasi Sekda, dibantu anggota yang terdiri atas, Asisten Pemerintahan Sekda, Kepala BKD dan Kepala BPPKD.

Baca Juga :  64 Pelajar Dikukuhkan Sebagai Paskibraka Kudus Tahun 2016

Evaluasi dilakukan terhadap semua PNS yang bekerja di lingkungan Pemkab Kudus. “Itu artinya, bagi pegawai yang mempunyai ijazah S-1 Sarjana Pemerintahan, berpeluang menduduki jabatan sebagai camat.” Adanya imej yang berkembang di tengah masyarakat, untuk bisa diangkat menjadi camat, adalah yang pernah menjabat sebagal pelaksana tugas (Plt) camat, atau sekretraris camat (sekcam), itu adalah tidak benar. Sebaliknya, Plt camat atau Sekcam ditempatkan di kantor kecamatan tertentu, tidak menjamin akan lantas bisa diangkat menjadi camat. “Semua diatur dalam Undang-Undang dan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.” (DM)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK ?