Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Diharap Bisa Menjadi Model Perlindungan Anak secara Nasional

Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD)  Diharap Bisa Menjadi Model Perlindungan Anak secara Nasional

Semarang – Aksi kekerasan dan pelanggaran hak anak di berbagai daerah semakin meningkat. Kasus gizi buruk, putus sekolah, penelantaran, penganiayaan, pekerja anak, dan pernikahan dini masih kerap terjadi. Ironisnya tidak sedikit orangtua maupun masyarakat yang mengetahui dan memahami upaya perlindungan dan pemberian hak anak.

Untuk menangani persoalan itu, 58 desa di Kabupaten Rembang dan 80 desa di Kabupaten Kebumen telah membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Harapannya, akan menekan aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan serta memberikan pemahaman kepada para orangtua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap generasi bangsa.

Dengan begitu, hak-hak anak akan terlindungi dan terhindar dari perlakuan salah di tingkat desa.

“Kalau program ini berhasil, selanjutnya akan dikembangkan dan Jateng bisa menjadi model perlindungan anak. Kami akan ke Rembang untuk melihat pelaksanaan program perlindungan anak berbasis ke masyarakat itu,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di rumah dinas Puri Gedeh, Jumat petang, (26/6).

TRENDING :  Gubernur Mengajar " Korupsi & Narkoba Musuh Nomor Satu Bangsa".

Seusai dari Desa Gunem Kecamatan Rembang, lanjut dia, pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membahas tentang perlindungan anak dan perempuan. Pembentukan KPAD diawali oleh kesepakatan para relawan di sejumlah desa untuk membentuk kelembagaan desa yang menangani perlindungn anak berbasis masyarakat.

Kabid Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Jateng Sri Winarno menjelaskan, KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, guru, PKK, dan organisasi-organisasi berbasis komunitas.

TRENDING :  Ojek Online Dilarang, Pengojek Pangkalan Bersyukur.

Dia menyebutkan latar belakang terbentuknya KPAD karena maraknya perkelahian remaja antarkampung, putus sekolah, dan meningkatnya pernikahan usia dini. Setelah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat tersebut tertuang dalam Peraturan Desa (Peraturan Desa) dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

“Target tahun 2016 sebanyak 294 desa di Rembang sudah ada KPAD. Bahkan Desa Gunem juga dijadikan lokasi syuting film animasi tentang perlindungan anak,” tuturnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan keprihatinannya atas semakin tingginya aksi kekerasan terhadap anak. Apalagi, masih banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat. Sehingga, Ganjar berpendapat cerita-cerita dramatis tentang perlindungan anak penting ditampilkan di Indonesia.

“Seperti kasus Angelin, dua menteri justru diusir ibu angkat Anggelin saat berkunjung ke rumah korban,” tuturnya.

TRENDING :  Kementrian Kebudayaan Akan Gelar Pekan Budaya Nasional Di Semarang

Menurutnya kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akibat kondisi ekonomi yang kurang, emosi jadi mudah terpancing. Tidak jarang pihak yang lemah menjadi sasaran emosi yaitu anak dan perempuan.

Ganjar menambahkan upaya menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Tengah selain dengan menerbitkan Perda, juga melibatkan sektor lain. Salah satunya sektor pariwisata karena sektor itu erat kaitannya dengan seks. Sehingga usaha untuk mencegah munculnya eksploitasi anak dan perempuan di sektor itu diperlukan.

“Jateng siap menjadi daerah percontohan perlindungan anak maupun pemberdayaan perempuan. Kami akan memberdayakan perempuan di kawasan Borobudur melalui pelatihan beragam ketrampilan dan bidang usaha,” imbuhnya. (Hms)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post