Kepala Daerah Harus Bertanggung Jawab Penggunaan DBHCHT

by
ISKNEWS.COM
Foto: Ilustrasi

Kudus, ISKNEWS.COM – Kepala Daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan memperhatikan karakteristik daerah penerima DBHCHT.

Mengenai tanggung jawab kepala daerah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomer 222/PMK.07.2017, tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dalam Bab II tentang Penggunaan DBHCHT, bagian pertama, Prinsip Penggunaan, Pasal 2, disebutkan, DBHCHT digunakan untuk program yang terdiri dari, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, mendanai sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

TRENDING :  Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT

Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap Daerah.

TRENDING :  Hanya Rp 200 Juta Anggaran Pemberantasan Barang Kena Cukai Dari DBHCHT

Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program yang didanai dari APBD.

Tentang tenggung jawab kepala daerah, diatur dalam Pasal 3 (1), Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBHCHT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dengan memperhatikan karakteristik daerah penerima DBHCHT.

TRENDING :  Taufan Putra Revolusi : Kader IMM Harus Berkarya dan Menjadi Pelopor Perubahan

KOMENTAR SEDULUR ISK :