Kepala Daerah Harus Bertanggung Jawab Penggunaan DBHCHT

oleh
ISKNEWS.COM
Foto: Ilustrasi

Kudus, ISKNEWS.COM – Kepala Daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan memperhatikan karakteristik daerah penerima DBHCHT.

Mengenai tanggung jawab kepala daerah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomer 222/PMK.07.2017, tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dalam Bab II tentang Penggunaan DBHCHT, bagian pertama, Prinsip Penggunaan, Pasal 2, disebutkan, DBHCHT digunakan untuk program yang terdiri dari, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, mendanai sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

TRENDING :  Inilah, Peraturan Baru PMK Tentang Penggunaan DBHCHT

Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap Daerah.

Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program yang didanai dari APBD.

Tentang tenggung jawab kepala daerah, diatur dalam Pasal 3 (1), Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBHCHT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dengan memperhatikan karakteristik daerah penerima DBHCHT.

TRENDING :  Rencana Besok Ada Pemadaman Listrik Dari PLN

Karakteristik Daerah penerima DBHCHT sebagaimana dimaksud Pasal ayat ( 1), meliputi, daerah provinsi penghasil cukai dan penghasil tembakau, daerah provinsi penghasil cukai, daerah provinsi penghasil tembakau, daerah kabupaten/kota penghasil cukai dan penghasil tembakau, daerah kabupaten/kota penghasil cukai, daerah kabupaten/kota penghasil tembakau, dan daerah kabupaten/kota non penghasil.

Dalam hal ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menyampaikan surat yang berisi daftar daerah berdasarkan karakteristik penerima DBHCHT kepada gubernur, paling lambat 10 ( sepuluh) hari kerja, setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan.

TRENDING :  Perolehan DBHCHT Kabupaten Kudus 2018 Turun

Sedangkan bagi kepala daerah, dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT, dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBHCHT dalam rangka, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT di wilayahnya. Bagian Kedua, Rancangan Program dan Penganggaran. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2 ayat (1), tentang Penggunaan DBHCHT. (DM/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :