Ketua DPRD Kudus Tunggu Tembusan Dari PTUN dan Ombudsman

oleh

Kudus, ISKNEWS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu surat tembusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Hal itu terkait dengan gugatan yang diajukan salah satu anggota Fraksi Gerindra Agus Wariono ke PTUN dan aduan Gerakan Masyarakat Peduli Kudus (GMPK) ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng terkait dugaan maladministrasi pimpinan DPRD Kudus.

”Hingga kini kami belum menerima surat tembusan, baik dari PTUN maupun Ombudsman RI Perwakilan Jateng. Kita tunggu saja dulu nanti seperti apa, kalau tembusan sudah masuk baru nanti akan kita putuskan langkah selanjutnya,” kata Masan kepada ISKNEWS.COM, Sabtu (03/06/2017).

Masan menambahkan, terkait laporan tersebut diklaim tidak akan mengganggu agenda kedewanan. Kecuali kegiatan kunjungan kerja (Kunker) luar daerah seluruhnya dibatalkan. Pembatalan itu, lanjut Masan, sebagai bentuk kehati-hatian karena dalam kunker ada uang negara yang digunakan.

TRENDING :  Joni Kurnianto Kembali Nahkodai DPC Partai Demokrat Pati

”Kita harus berhari-hati karena dalam proses gugatan ada dua kemungkinan, yakni dikabulkan atau tidak. Jika dikabulkan tentunya apabila sudah terlanjur melakukan kunker, anggota dewan berkewajiban mengembalikan uang negara yang telah dikeluarkan,” ucapnya.

Dia menuturkan, keputusan yang diambilnya itu merupakan hasil konsultasi ke PTUN Semarang. Mengingat proses di PTUN biasanya lama, dia meminta kepada para anggota dewan menunda agenda kunker. ”Kalau tidak ada kunker malah lebih bagus, uang negara tidak ada yang ke luar,” tambahnya.

Dijelaskannya, beberapa kegiatan yang masih bisa dilaksanakan di antaranya rapat koordinasi, workshop atau bimbingan teknis. ”Intinya yang ditunda adalah kunjungan ke luar daerah, sebagai antisipasi dan kehati-hatian sembari menunggu putusan PTUN,” pungkasnya.

TRENDING :  Rapat Paripurna DPRD Kudus Laporan Hasil Pansus Bahas 23 Ranperda

Seperti diberitakan sebelumnya pimpinan DPRD Kudus dilaporkan anggota Fraksi Gerindra Agus Wariono ke PTUN Semarang. Agus menilai pimpinan memaksakan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), tanpa melalui prosedur yang dibenarkan berdasarkan perarutan DPRD Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kudus.

Karena itu lah Agus menganggap hasil pembentukan komisi dan AKD DPRD Kudus telah cacat hukum dan tidak sah. Dia berpendapat, dengan pengajuan gugatan ke PTUN ini dapat mengembalikan marwah lembaga DPRD Kudus, yang merupakan perwakilan rakyat dan bertangungjawab kepada rakyat. Kalau dibiarkan terus menerus dapat menjadi preseden buruk bagi DPRD Kudus. Selanjutnya, bisa saja terjadi lebih banyak lagi pelanggaran, dan sikap kesewenang-wenangan dari pimpinan dengan kekuasaan palunya tentunya semakin menjadi ngawur.

TRENDING :  Pidato Kenegaraan Presiden RI : Persatuan Yang Kokoh Harus Kita Jaga, Rawat Dan Perkuat

Selang beberapa hari kemudian giliran GMPK yang mengadukan pimpinan DPRD Kudus ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng. GMPK menilai telah terjadi dugaan maladministrasi di DPRD Kudus yang dilakukan pimpinan. Di antaranya, Ketua DPRD membiarkan begitu saja posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari komisi vakum selama 85 hari. Hal ini menyebabkan 45 anggota DPRD Kudus tidak dapat beroperasi sebagaimana seharusnya selama 85 hari, yang berarti masyarakat dipaksa untuk membayar gaji buta terhadap anggota-anggota DPRD tersebut oleh pimpinan DPRD. (MK)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*