Komisi C : Kasus Pungli SMP Biar Jadi Pembelajaran Yang Lain

Komisi C : Kasus Pungli SMP Biar Jadi Pembelajaran Yang Lain
Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Kasus pungutan liar (Pungli) penerimaan siswa baru di salah satu SMPN yang ditangani Tim Saber Pungli Polres Jepara terus berjalan. Terkait kasus ini, Komisi C DPRD Jepara yang membidangi permasalahan pendidikan di Jepara menyatakan kasus dugaan pungli ini biar menjadi pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jepara Sunarto, saat ditemui di ruang Fraksi Nasdem DPRD Jepara, Kamis (6/7/2017).
 
Sunarto mengatakan, pihaknya sudah seringkali melarang sekolah khususnya negeri untuk menarik pungutan dalam setiap kali kesempatan, baik dalam monitoring langsung maupun saat bertemu dengan instansi terkait. Hanya saja, memang masih sering didapati aduan soal adanya pungutan ini.
 
“Setiap kali melaksanakan pemantauan, pihaknya selalu menekankan kepada sekolah untuk tidak menarik iuran dari orangtua siswa. Meski begitu, sebagian besar sekolah masih melakukan penarikan iuran dengan berbagai cara,” kata politisi Nasdem itu.
 
Sunarto mencontohkan, saat monitoring ke sejumlah sekolah beberapa waktu lalu, dirinya menemui di salah satu SMP di Welahan dan Keling. Istilah yang digunakan sekolah infak. Jadi orang tua siswa memberi uang tanpa ada batasan jumlah, jadi memang benar-benar kerelaan dari orang tua siswa. Namun saat ini, dengan adanya Peraturan Menteri semuanya tidak boleh lagi dilakukan.
 
“Sekolah melakukan itu, lantaran sekolah memang harus melakukan perbaikan infrastruktur. Dimana, jika menggunakan bantuan dari pemerintah membutuhkan waktu cukup lama,” jelasnya.
 
Lebih lanjut Sunarto menjelaskan, Komisi C sebenarnya sangat menyayangkan adanya temuan kasus Pungli di salah satu SMP Negeri di Jepara. Dalam waktu dekat, jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Badan Kepegawaian Daerah, dan Asisten Bupati II dipanggil berkait kasus temuan tim Saber Pungli itu.
 
“Adanya Pungli saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) bermula dari adanya program Bina Lingkungan (Bilung). Semula, program Bilung memang ada di setiap sekolah. Jumlah kuota siswa Bilung bervariasi. Bilung itu sejatinya memang diperuntuk untuk siswa di lingkungan sekolah. Terutama siswa tidak mampu,” tandasnya. (ZA)
KOMENTAR SEDULUR ISK :
TRENDING :  KKN Sebagai Implementasi Pengabdian Masyarakat

Share This Post

Comments are closed.