Kordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan Mejobo

Kordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan Mejobo

Kudus, isknews.com – Pemerintahan Kecamatan Mejobo mengadakan rapat koordinasi Tim terpadu penanganan konflik sosial di Aula Kecamatan, Rabu tanggal 6 Desember 2017.

Kurang lebih 50 orang hadir dalam kegiatan tersebut, Harso Widodo, AP (Camat Mejobo), Kapten Inf Sukaryono (Danramil 05/Mejobo), AKP Mardi Susanto (Kapolsek Mejobo), Rofik (Sekcam Mejobo), Noor Ahmadi, S.Pdi ( Ketua PPK Mejobo), Ketua Panwas Kecamatan Mejobo, Joko Kusmanto (Kasi Trantib Kec. Mejobo), Babinsa Ramil 05/Mejobo, Babinkamtibmas Polsek Mejobo, Kades Se-Kecamatan Mejobo, Ketua BPD Se-Kecamatan Mejobo, Toga dan Tomas Se-Kecamatn Mejobo.

Camat Mejobo, Harso Widodo, AP menginginkan segera di buatkan dan di ajukannya RAB dana APBD Desa tahun 2018 Se-Desa Se-Kecamatan Mejobo.

TRENDING :  Arbi Inginkan Bulutangkis Jadi Pemersatu Bangsa

Desa Tenggeles terkait bantuan dana khusus terkait Karya Bhakti TNI di Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus kemungkinan besar pelaksanaannya di undur tahun 2018, “untuk itu RAB Desa nya harus segera di buat dan diajukan,” jelasnya

Lebih lanjut, Rastra seluruh Desa selesai bulan Desember 2017, untuk bulan Januari 2018  yang ada adalah bantuan sosial dan  bantuan beras tersebut adalah gratis atau tanpa dipungut biaya.

Aparat Desa harus segera mengadakan musyawarah desa dalam menentukan data warga miskin dan pelaksanaannya  harus transparan di saksikan secara umum.

TRENDING :  RTRW : Wlayah Jekulo Untuk Industri Polutan, Jati Untuk Non Polutan

Di akhir tahun 2017 ini kepala desa agar mengusulkan Tim Trantib agar bulan Januari 2018 personil yang di setujui akan di beri surat keputusan oleh camat. Selain itu, setiap kegiatan yang ada permasalahan atau tidak ada permasalahan agar para kepala desa dan perangkatnya mengajak koordinasi TNI dan Polri terutama Babinsa dan Babinkamtibmas.

Menurut Danramil 05/Mejobo, Kapten Inf Sukaryono, Kita harus waspada karena kerawanan biasanya terjadi pada saat awal dan akhir tahun. “Kita harus selalu mewaspadai terhadap segala ancaman dan  kerawanan yang mungkin akan terjadi dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang kemungkinan ancaman dan kerawanan yang akan di terjadi terutama pada saat musim hujan,” ujarnya

TRENDING :  Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Pati Kritis

Sampai saat ini TNI masih netral dalam Pilkada tidak mempunyai hak pilih dan tidak boleh menjadi anggota atau ketua PPS dan PPK. Ia meminta kepada seluruh Kades agar ada permasalahan  di selesaikan di tingkat desa dengan dikoordinasikan kepada seluruh aparat terkait.

Sementara itu, Kapolsek Mejobo, AKP Mardi Susanto menghimbau kepada masing-masing pemerintah desa menyelesaikan pabila ada permasalahan dana desa supaya diselesaikan di tingkat Desa. “Seluruh dana desa harus semuanya terserap dan sesuaikan penggunaannya,”harapnya (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post