Kotaku Canangkan 2019 Akan Tangani 8 Desa Kumuh Di Kudus

oleh
Kegiatan Loka Karya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Balai Desa Burikan (Foto: istimewa)

Kudus, isknews.com –Sebagai bentuk evaluasi dan hasil evaluas akan dijadikani sebagai dasar program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)  2019 dan sesuai arah yang ditetapkan sehingga diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Sesuai peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 jangka menenggah nasional mengamanatkan untuk menurunkan pemukiman kumuh menjadi 0 Ha.

Itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kudus, Sujadmiko dalam sambutan Rapat  Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2018 di Aula Balai Desa Burikan Kudus, Kamis (13/12/2018).

“Lokakarya ini sebagai evaluasi dan hasil evaluasi sebagai dasar program Kotaku 2019 dan sesuai arah yang ditetapkan sehingga diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus,” terangnya.

TRENDING :  Kerjasama Sinergi BKM Kades dan Camat Menuju Kudus Kota Tanpa Kumuh

Sementara itu,  Andi Setiadi, Asisten Mandiri Perkotaan Kotaku pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pada tahun 2019 mendatang, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mencanangkan akan menangani 8 desa kumuh di Kabupaten Kudus.

“Desa tersebut adalah Bae, Gondangmanis, Kirig, Purworejo, Gulang, Temulus dan Jojo, dan saat ini pihaknya tengah mengajukan penanganan 91 hektar lahan kumuh yang ada di delapan desa tersebut.,” jelasnya.

Adapun sumber dananya, Andi menegaskan dana tersebut berasal dari Bantuan Dana Investasi (BDI) dan dengan kesuksesan dalam menangani 40,4 hektar lahan kumuh di tujuh desa pada tahun 2018 ini, menjadi motivasi BKM Kotaku untuk menuntaskan kekumuhan di Kudus.

TRENDING :  Persiapan Monitoring Lomba Pembangunan, Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Tingkat Kab.Kudus TA 2017

Dengan kerjasama sinergi dan progam yang terintegrasi, Andi optimis 91 hektar lahan kumuh bisa terselesaikan di tahun 2019.

Pihaknya mengevaluasi selama ini penanganganan kekumuhan di Kudus belum berjalan secara masif. “Mewujudkan semua itu, tentu dibutuhkan kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak, utamanya dari Pemerintah Desa. Karena dari merekalah, semua progam ini bisa berjalan tuntas,” ujarnya.

Selain itu, sinkronisasi anatara Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan dokumen desa. Karena jika desa ingin melakukan penanganan kekumuhan di daerahnya harus tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pada 2019 ini, pihaknya berupaya untuk sinkronisasi kedua hal tersebut.

TRENDING :  Tingkatkan Kesejahteraan, Dispertanpangan Ajak Petani Bertanam Organik

“Misalnya dari pusat menangani jalannya. Nanti dari desa melalui dana APBDes bisa menangani sanitasi atau air minumnya. Dengan begitu, penuntasan kekumuhan di Kudus tahun 2019 akan lebih mudah,” katanya.

Abjad Atfiyah, Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi progam Kotaku dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Saparni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengatakan pihaknya akan terus mendampingi Kotaku menyelesaikan permasalahan ke kumuhan. Termasuk kaitannya dalam mendorong desa dalam menganggarkan dana untuk progam Kotaku. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :