KSBSI Kudus : Pengusaha Hargai Buruh Jangan Hanya Dengan UMK Saja Tapi Juga Struktur Dan Skala Upahnya

by

Kudus, isknews.com – Polemik tentang besaran UMK Kabupaten Kudus terus menjadi perbincangan, setelah Dewan pengupahan Kudus yang merupakan gabungan dari 3 unsur (Tri Partij) Serikat Buruh yang hal ini diwakili oleh SPSI, Perusahaan melalui Apindo, dan Pemerintah (Dinsosnakertrans) Kudus, telah melakukan serangkaian survay Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap 60 komponen kebutuhan hidup riil bagi buruh dan 60 merupakan jumlah item yang secara regulatif menjadi obyek  survay terkait harga dasar, di berbagai  pasar, dan sempat membuat heboh dikalangan dunia perburuhan karena angka hasil survay yang mereka munculkan ternyata lebih rendah dari UMK yang diberlakukan tahun ini, sedangkan angka hasil survay KHL adalah salah satu formula bagi penentuan besaran UMK tahun berikutnya.

Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi siklus tahunan. Jalan cerita dan ending-nya dipastikan sama sebagaimana tahun sebelumnya. Diwarnai perdebatan dan perbedaan usulan antara pihak Apindo dan wakil Serikat Pekerja (SPSI). Karakteristik hitungan nominal UMK bagi Apindo seminimal mungkin, sebaliknya bagi buruh setinggi mungkin. Namun usulan yang berbeda itu tunduk pada keputusan pemerintah (Gubernur Jateng) dengan nominal UMK yang dipastikan tidak akan sama dengan pihak Apindo maupun Serikat Pekerja.

KOMENTAR SEDULUR ISK :