Kabupaten Kudus Kota Layak Anak

oleh
Bupati Kudus bersama anak-anak
Bupati Kudus bersama anak-anak

Kudus, ISKNEWS.COM – Kebijakan Kabupaten Kudus sebagai Kota Layak Anak (K3LA) dicanangkan tahun 2013, Pembentukan gugus Tugas, workshop, sosialisasi, dan desimenasi informasi telah dilaksankan. Tahun 2015 semua yang sudah dirumuskan telah terselesaikan. Namun, setelah waktu berlalu, tampak belum ada capaian – capaian yang nyata atau belum ada perubahan yang signifikan.

Berbagai problem seputar anak masih saja terlihat dan terdengar. Yang paling nyata adalah suara anak yang tidak didengar baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Berdasar latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, tentang kepemilikan akte kelahiran anak. Menurut informasi dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan masih ada 30% anak yang belum memiliki akte kelahiran. Padahal akte kelahiran ini sangat penting bagi anak. Minimal sebagai tanda pengenal atau identitas mereka dalam kehidupan
bernegara. Dengan tidak dimilikinya identitas tersebut, anak-anak rentan terhadap eksploitasi.

Umumnya, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi sebagai seringkali terjadi pada kasus-kasus trafficking. Oleh karena itu salah satu upaya untuk melindungi anak-anak adalah melalui pemberian akta kelahiran.

TRENDING :  Sidak e-KTP, Bupati Pati Marah, Apa Penyebabnya?

Kedua, keterlibatan anak dalam Musrenbang. Di Kabupaten Kudus, baik musrenbang di tingkat Kabupaten, Musrenbang tingkat kecamatan maupun musrenbang tingkat desa tidak pernah ada. Tidak dilibatkanya anak dalam pembuatan kebijakan karena anak dipandang sebelah mata oleh pembuat kebijakan dan dianggap ’bocah cilik’ yang dianggap tidak penting atau bahkan tidak bermutu.

Dengan tidak dilibatkanya anak dalam pengambilan keputusan, maka aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan anak tidak mungkin diakomodir dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi kegiatan dan program pembangunan.

Ketiga, adanya forum anak di Kabupaten Kudus. Di Kudus, forum anak sudah terbentuk pada tahun 2009, bahkan sudah dibuat surat keputusan Bupati. Dengan dibentuknya Forum Anak “LEBAH MADU” banyak harapan yang bisa dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi sehingga kedepan akan terwujud anak-anak Kudus yang sehat, dapat tumbuh dan kerkembang sesuai dengan derajatnya sebagai anak-anak yang cerdas dan berakhlaq mulia. Dapat berperan aktif dalam berpartipasi terhadap pembangunan.

Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mempunyai rasa sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap teman seusianya serta berbudaya damai pada setiap perilakunya sehari-hari. Namun, sampai hari ini, setelah satu tahun terbentuk, forum anak belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

TRENDING :  Minim Anggaran Kegiatan Kepemudaan di Kudus

Bahkan banyak juga yang belum mengetahui keberadaan forum anak. Untuk itu, pembenahan internal memang mau tidak mau harus menjadi pekerjaan rumah bagi forum anak itu sendiri, pemerintah daerah maupun semua pihak. Selain forum anak yang belum maksimal, indikator lain dalam pemenuhan hak sipil dan partisipasi seperti pusat informasi dan komunikasi berbasis anak juga belum tersedia di kabupaten Kudus ini.

Demikian beberapa catatan tentang pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak di Kabupaten Kudus yang sangat masih sangat minim, untuk itu, perhatian semua pihak sangat dibutuhkan. Persoalan anak di Kudus masih sangat komplek. Beberapa problem anak yang berhasil peneliti identifikasi meliputi:

A. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik meliputi kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, dan pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan non fisik berbentuk: 1) Perlindungan yang berlebihan (over protective) terhadap anak sehingga anak tidak memiliki kebebasan dalam memilih apapun; 2) Pembiaran terhadap anak, seperti penelantaran anak dan mempekerjakan anak.

TRENDING :  Serahkan SK CPNS, Ini Pesan Bupati Untuk THL TB Penyuluh Pertanian

B. Minimnya Fasilitas Publik (Public Sphere) Bagi Anak

Fasilitas publik yang dimaksud seperti tempat bermain bagi anak, ruang terbuka untuk anak, dan fasilitas publik lain seperti escalator ataupun tangga di mall dan pasar masih tidak aman bagi anak. Kemudian, pojok ASI di perkantoran, perusahaan, dan rumah sakit juga belum tersedia. Selain fasilitas publik yang belum ramah terhadap anak pada umumnya, fasilitas publik untuk kelompok difable atau kelompok yang memiliki kemampuan beda pun belum tersedia. Banyak proyek pembangunan hanya diperuntukan bagi mereka yang ‘normal’, sementara kebutuhan khusus kelompok difable tidak diperhatikan.

C. Minimnya Ruang Partisipasi Anak di Ranah Publik

Ruang partisipasi yang dimaksud adalah akses anak terhadap proses – proses pembangunan. Selama ini anak tidak diberikan akses dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena anak dipandang sebelah mata oleh perencana pembangunan. Anak dianggap sebagai sosok yang kurang mengerti akan persoalan dirinya sehingga harus diwakili oleh orang tua mereka. Dilihat dari tahapan KLA yaitu hanya pembentukan.

KOMENTAR SEDULUR ISK :