Lindungi Hak Pilih Masyarakat, KPU Rembang Canangkan GMPH

oleh
ketua KPU Rembang Minanus Su’ud saat menandatangani deklarasi GMPH (Rendy/ISKNEWS.COM)

LINTAS REMBANG, ISKNEWS.COM – Upaya memperbaiki data pemilih pada pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang mencanangkan gerakan melindungi hak pilih (GMPH) di halaman pendopo museum RA Kartini, Senin (01-10-18) sore.

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz yang hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan, di Kabupaten Rembang tingkat finalisasi perekaman data KTP elektronik sudah mencapai lebih dari 90 persen. Sisanya, masih dalam proses pencarian faktual.

“Untuk mencapai 100 persen tinggal 4 sampai 5 persen. Ini yang kita cari, dimana orangnya, apakah pindah atau sudah mati, atau dimana. Belum pemilih baru, belum nanti gara-gara kartu (KTP) belum tercetak dikirim disini. Tapi itu sudah bisa teratasi asal ada keterangan dari Dindukcapil,” ungkapnya.

TRENDING :  Tingkatkan Validitas, PPS Lakukan Uji Publik Pajang DPS Ditempat Umum

Sementara itu, ketua KPU Rembang Minanus Su’ud menghimbau masyarakat melalui kegiatan GMPH ini, masyarakat bisa melakukan verifikasi kaitannya dengan pengguna hak pilih yang masih belum terdaftar. Pasalnya di Kabupaten Rembang masih banyak pemegang hak pilih yang belum terdata di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

TRENDING :  Kelompok Bahan Makanan Inflasi 0,85 Persen

“Bahwa masih ada jutaan pemilih yang belum trerdaftar di dalam DPT. Ini menjadi keprihatinan bersama, karena data DP4 yang KPU terima masih berdasarkan tahun 2017. Oleh karena itu, Kemendagri melalui Dindukcapil masing-masing Kabupaten akan melakukan finalisasi atau data ulang untuk tahun 2018. Sehingga masih banyak pemilih pemula yang belum masuk dalam DPT,” terangnya.

Su’ud menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Diantaranya perubahan data pada KTP elektronik milik warga yang belum diperbaharui.

“Banyak juga masyarakat yang pindah domisili, juga masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik, juga alih status dari TNI/Polri. Sehingga dinamika seperti ini perlu verifikasi faktual yang lebih lanjut. Masyarakat kami minta juga berperan aktif melaporkan bilamana ada yang belum terdaftar dalam DPT, padahal memiliki hak pilih,” pungkasnya.

Rencananya GMPH akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 28 Oktober 2018 mendatang.
Dengan gerakan tersebut akan memaksimalkan kinerja kpu untuk menyisir pengguna hak pilih yang masih belum terdaftar. (RTW)

KOMENTAR SEDULUR ISK :