LPJ Dana Banpol Harus Akuntabel

oleh
Rapat sosialisais pembinaan Partai Politik (Parpol) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri (Kesbangpol) di Kantor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kudus. (Foto : YM)

Kudus, isknews.com – Setiap Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD/APBN yang diberikan secara proposional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi/Kab/Kota yang hitunganya berdasarkan perolehan suara.

“Terkait laporan pertanggung jawaban (LPJ) bantuan keuangan Parpol yang dianggarkan dan diterima harus dibuat semaksimal mungkin sesuai aturan yang ada sebagai pertanggungjawaban sehingga bila ada pemeriksaan baik dari Inspektorat atau BPK, tidak ada permasalahan,” pesannya.

TRENDING :  KPU Kudus Optimalkan Peran Komunitas Sukseskan Pilkada Serentak

Itu disampaikan oleh Sudarsono dari Inspektorat Kabupaten Kudus kepada para peserta pertemuan yang merupakan wakil dan utusan partai Politik pada saat pembinaan Partai Politik (Parpol) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri (Kesbangpol) di Kantor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kamis (20/12/2018).

“Bahwa bantuan keuangan Parpol harus dipergunakan untuk membuat kegiatan politik  diperioritaskan untuk kegiatan Dikpol bagi anggota Parpol dan Masyarakat. Bentuk kegiatannya antara lain Seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, warkhshop dan kegiatan pertemuan Parpol lainnya yang terkait tema pemahaman tentang Pancasila UUD 45 Bhineka tunggal Ika dan NKRI,” katanya.

TRENDING :  PAW Anggota Panwaslu Jepara Dilakukan Bulan Ini

Sementara itu Kepala Kesbangpol Kudus, Eko Hari Djatmiko, dalam sambutannya diacara tersebut, meminta agar parpol akuntabel dalam menggunakan bantuan keuangan yang diberikan dari dana APBD ataupun APBN.

“Anggaran keuangan bagi parpol tahun 2018 dari kantor Kesbangpol sudah kami serahkan ke semua masing-masing parpol. Kami minta setiap parpol segera melaporkan Surat Penanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana tersebut,” ujarnya.

TRENDING :  Inilah Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kudus

Dilanjutkannya, jika sebelumnya pemeriksaan dana bantuan partai politik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih ada kekurangan. Harapanya hal tersebut jangan terulang kembali dan bagi parpol yang masih memiliki kekurangan harap segara diperbaiki SPJ-nya masing-masing. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :