LPKKP Beri Masukan Dispermades Terkait DD

oleh
Dispermades
Koordinasi LPKKP Pati dengan Kepala Dispermades Pati, Mukhtar. (Wibawa Jarot/ISKNEWS.COM)

Pati, ISKNEWS.COM – Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Publik (LPKKP) melangsungkan kordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Dispermades ) Kabupaten Pati, Mukhtar, terkait pengelolaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta BUMDes.

Pasalnya, menurut Advokasi Hukum LPKKP Kabupaten Pati, Yanto, aturan regulasi ADD dan DD sudah bagus. Namun, implementasi di lapangan dalam proses pengerjaan masih dibutuhkan pengawasan yang lebih baik lagi.

“Aturannya menurut kami sudah cukup. Tapi, implementasinya di lapangan yang perlu dibenahi. Supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Takutnya, ditengah pembanguan infrastruktur di desa yang berkembang baik, namun kepala desa banyak yang tersangkut masalah hukum,” ungkapnya, Jumat (16-02-2018).

Ia menambahkan, dengan meningkatnya DD di tahun 2018 yang langsung diaudit oleh BPK, BPKP dan KPK. Justru membuat kepala desa dapat terjerat kasus hukum, jika menyalahgunakannya.

“Jangan sampai Kabupaten Pati akan memberikan kontribusi pembangunan daerah yang bagus khususnya di desa. Tetapi, kepala desanya malah terjerat kasus hukum. Masukan ini lah yang kami sampaikan kepada Dispermades,” ujarnya.

Lanjutnya, pihak Dispermades menerima dengan baik masukan LPKKP dan menjadikan LPKKP sebagai mitra kerja di bidang tim inovasi desa, serta mendapatkan SK dari Bupati Pati, Haryanto. (WJ/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :