Mau Jadi Pemantau Pemilu? Ini Persyaratannya

oleh

Kudus, isknews.com – Proses pemilu yang transparan merupakan standar internasional yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Pemantauan pemilu berguna untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat, pemungutan suara.

Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang, termasuk Indonesia, akan menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau.

Undang-undang pemilu Indonesia sudah mengatur keberadaan para pemantau, dan Peraturan KPU mengatur detil dan teknis keberadaan pemantau pemilu. Pemantau pemilu tersebut, meliputi : Lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri; Pemantau Pemilu berbadan hukum dalam negeri; Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; Lembaga pemilihan luar negeri; dan Pemantau Pemilu dari perwakilan negara lain.

TRENDING :  Upacara Hari Jadi Kota Kudus ke 466

Selain pemantau Pemilu dari lembaga, pemantau Pemilu dapat berasal dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik, serta perseorangan dari luar negeri.

TRENDING :  HGN di SMKN 1 Kudus, Siswa Beri “Surprise” Kepada Kasek dan Guru

Adapun persyaratan Pemantau Pemilu yang wajib dipenuhi; bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Sedangkan untuk Pemantau Pemilu di luar negeri, baik lembaga mapun perseorangan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib memenuhi persyaratan khusus: yakni mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain, dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah negara lain, tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
Selain itu, tim Pemantau Pemilu luar negeri harus memperoleh visa, untuk menjadi Pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

TRENDING :  Perolehan DBHCHT Kabupaten Kudus 2018 Turun

Pemantau Pemilu dapat melaksanakan pemantauan setelah memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :