May Day Aktifis Buruh Kudus Gelar Aksi Damai

oleh
Aksi dami oleh sejumlah aktifis buruh pada peringatan May Day 2019 (Foto: YM)

Kudus,isknews.com – Peringati May Day atau hari buruh internasional, sejumlah aktivis buruh dari DPC Konferederasi Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Kudus yang  diikuti sekitar 50 orang. Aksi berangkat dari kantor SPSI.Kudus dengan jalan kaki menuju Alun alun simpang tujuh Kudus untuk melakukan orasinya di sana,  Rabu (01/05/2019).

Dalam aksinya para simpatisan aksi damai membawa bendera, sepanduk/ bander  yang bertuliskan antara lain, Tolak penyimpangan outsorcing dan PWKT (kontrak), Pekerja kontrak di perbudak Stop, Demokratisasi dan supremasi hukum harus ditegakkan, Bupati DPRD jangan diam tindak tegas perusahaan nakal, PRT juga manusia butuh perlindungan segera sahkan UU PRT.

Ketua SPSI Kudus Wiyono, dalam aksinya menyampaikan, Hari buruh sedunia atau may day adalah hari yang sangat istimewa bagi buruh karena merupakan peristiwa penting dalam tonggak perjuangan buruh sedunia.

TRENDING :  KSBSI Kudus Nilai Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan UMK Tidak Konsisten

“Sampai saat ini DPC K SPSI (Konferederasi serikat pekerja seluruh Indonesia) Kabupaten Kudus mencatat masih ada berbagai macam bentuk perampasan hak normatif buruh/pekerja, masih banyak perusahaan yang memberikan keputusan PHK masal tanpa pesangon, kerja dengan sistem otsorsing serta buruh masih dijadikan hegomoni politik,” kata Wiyono.

Wiyono berharap bupati kudus bisa memberikan hak hak buruh dengan kenaikan kesejahteraan. “ Dulu waktu Pak Tamslzil menjadi Bupati Kudus pada tahun 2016 UMK kota kudus menjadi no 2 di Jateng setelah Semarang tetapi sekarang UMK kudus dibawah Demak padahala Kudus adalah Kota industry,” ungkapnya.

TRENDING :  Survei KHL Kok Tolok Ukurnya Pada Kebutuhan Hidup Pekerja Lajang Dengan Penghasilan Terendah

Momentum 1 Mei (Hari buruh) harusnya bisa membawa perubahan buruh yang lebih baik. Para pekerja Outsorsing masih ada kegalauan tentang PHK secara sepihak karena mereka tidak dilindungi dengan undang undang serta buruh PRT juga tidak ada lindungan hukumnya.

“Tuntutan selanjutnya adalah penempatan pekerja. Menurutnya, baik pekerja outsourcing maupun kontrak hampir semuanya menempati posisi sebagai tenaga produksi. Wiyono mengaggap hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum.

Pengawasan terhadap hal tersebut pun dituntut para buruh. Jika tidak, mereka (para buruh) akan tetap menjadi bawahan yang tidak sejahtera.

“Pekerja yang statusnya kontrak atau oursourcing juga merupakan pekerjaan musiman yang bisa saja tak diperpanjang kontraknya,” tekannya.

TRENDING :  Kepala Dinas Dinsosnakertrans, " Waspadai Job Fair Abal Abal "

Sementara, Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Bambang Tri Waluyo menjelaskan semua tuntutan buruh sebenarnya telah dilakukan oleh pihaknya. Hanya, penanganan masalah tidak bisa serta merta tuntas.

“Komunikasi akan kami jalin antara buruh, kami, dan pengusaha,” lanjutnya.

Teguran pada perusahaan bandel pun telah dilakukan. Dengan tujuan, perusahaan tunduk pada aturan dan tidak merugikan buruh yang bernaung di perusahaan tersebut.

“Kami sudah berkomunikasi dengan perusahaan yang dirasa membandel dalam hal ini,” lanjutnya.

Sedang terkait pengawasan, Disnaker Kabupaten Kudus sebenarnya telah bekerja sama dengan menggandeng Satuan pengawas ketenagakerjaan (Satwasnaker) Jawa Tengah wilayah Pati. Mengingat ada beberapa permasalahan buruh yang hanya bisa diselesaikan oleh Satwasnaker.

“Jika ada yang mengganjal atau salah, silahkan datang ke kantor kami, Satnasker juga berkantor disana,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :