Melalui Penyalarasan APBDP Kudus TA 2016, DPRD Kudus Upayakan Salurkan Bantuan Hibah

Melalui Penyalarasan APBDP Kudus TA 2016, DPRD Kudus Upayakan Salurkan Bantuan Hibah

KUDUS, isknews.com – Meskipun terganjal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2014, DPRD Kabupaten Kudus tetap berupaya untuk bisa menyalurkan bantuan dana hibah. Caranya adalah dengan melakukan penyelarasan anggaran pada Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2016.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mawahib, yang dihubungi isknews.com, Jumat (29/7), mengatakan hal itu. Menurut dia, dengan adanya Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang hibah, bantuan dana hibah tidak bisa disalurkan, karena adanya sejumlah peraturan atau ketentuan, yakni para penerima bantuan dana hibah harus memiliki badan hukum. “Bahkan selain berbadan hukim juga harus terdaftar di Kemenkum HAM dengan masa kerja tiga tahun.”
Dengan adanya ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, ungkapnya lanjut, bantuan dana hibah pun tidak bisa disalurkan. Padahal bantuan itu sangat dubutuhkan oleh banyak pihak, dari mulai kelompok usaha bersama, yayasan, masjid, mushola dan pondok pesantren. “Memang hampir semua penerima bantuan itu sudah memiliki badan hukum, akan tetapi belum terdaftar di Kemenkum HAM.”
Namun kondisi itu tidak membuat DPRD, khususnya Komisi D yang diantaranya membidangi hibah, menyerah begitu saja. Melalui penyelarasan anggaran Perubahan APBD Kabupaten Kudus TA 2016, bantuan dana hibah itu, pada 2016 dapat dianggarkan dan disalurkan. “Mengenai besarnya anggaran dan jumlah penerima, masih dalam pembahasan dalam penyelarasan Perubahan APBD,” jelas Mawahib, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kudus. (DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :
BACA JUGA :  Tak Ingin Kecolongan Bupati Kudus Cek Kualitas Rastra

Share This Post