Menyalahi Kontrak Sejumlah Rekanan Pelaksana Proyek JUT Di Kudus Dikenakan Sanksi Denda

Menyalahi Kontrak Sejumlah Rekanan Pelaksana Proyek JUT Di Kudus Dikenakan Sanksi Denda

Kudus, isknews.com – Sejumlah rekanan pelaksana proyek pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kudus, dikenakan sanksi denda, karena dinilai menyalahi kontrak, diantaranya pengerjaan proyek yang melebihi batas waktu. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, pada tahun anggaran (TA) 2016 ini, melakukan pengadaan proyek pengembangan JUT sebanyak 67 titik, sedangkan jumlah penyedia jasa yang melaksanakan di lapangan, tercatat 45 rekanan atau CV.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus, Wahyudi, yang dihubungi isknews.com, Selasa (20/12), membenarkan hal itu. Menurut dia, sanksi denda itu dikenakan, karena rekanan yang bersangkutan dinilai tidak bisa melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan, sesuai batas waktu kontrak. “Batas akhir pekerjaan proyek pengembangan JUT, sesuai kontrak adalah 6 Desember 2016. Kalau ada yang sampai tanggal tersebut belum selesai, sesuai aturan yang berlaku, ya harus didenda.”

Mengenai adanya kendala di lapangan, seperti yang dikeluhkan sejumlah rekanan, dia mengungkapkan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Pasalnya, sejak rekanan yang bersangkutan menandatangani kontrak, berarti sudah ada kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai aturan-aturan dalam kontrak tersebut, bukan hanya mengenai batas waktu atau target masa akhir pekerjaan, tetapi juga menyangkut spec dan lain sebagainya. “Dengan adanya kesepakatan dalam kontrak tersebut, rekanan tentunya sudah bisa mengantisipasi bagaimana supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu, termasuk adanya kendala seperti cuaca, kebutuhan material dan lain-lain.”

Terkait dengan denda yang dijatuhkan ke sejumlah rekanan, harus tetap dijalankan. Hal itu terkait dengan kewenangan pihaknya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengembangan JUT, penegakan hukum harus tetap diterapkan. Ketentuan denda, adalah 1/1000 dikalikan nilai kontrak, setelah lebih dulu dikurangi PPN dan PPH. “Dari sebanyak 45 rekanan, ada 5 – 7 orang yang dikenakan denda, nominalnya Rp 190-200 ribu per hari,” tegas Wahyudi.(DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :
BACA JUGA :  Pembangunan Jembatan Singocandi Kudus Sudah Mencapai 90%

Share This Post