Merasa Diperlakukan Diskriminatif Oleh Satpol PP, Pedagang Es Degan Kalirejo Ini Mengadu

oleh

Kudus, isknews.com – Seorang pria paruh baya mengeluh ke media ini terkait lapak dagangannya yang akan di tertibkan oleh Satpol PP, Menurut Kusdi (55) warga Desa Kalirejo RT 01 RT 04 Undaan Kudus yang merupakan Pedagang Kaki Lima dan pemilik warung degan “Pak Kasdut” , dirinya yang biasa mangkal di depan Pasar Kalirejo Undaan ini, mengeluhkan adanya kebijakan yang diskriminatif pada dirinya. Kamis, (6/4/17).

Seperti disampaikannya ke media ini, warung tenda PKL yang dimilikinya ini sudah tiga kali memperoleh Surat Peringatan dari Satpol PP, sementara warung-warung PKL dan lapak Pangkalan Ojek yang juga berada di lokasi yang sama, tidak pernah mereka beri surat peringatan, “saya menganggap ini perlakuan yang diskriminatif dan kurang adil”,” katanya.

TRENDING :  Dirasa Kurang Menjaga Kebersihan, PKL Terancam Digusur

“Mas saya bukannya tidak mau tertib pada aturan perda, tapi harus adil, jangan cuma warung tenda saya, yang di kasih surat peringatan terus, tapi yang lain tidak, makanya saya nyari dimana kantor ISK, saya mau mengadukan soal ketidak adilan ini, ada apa dengan mereka?” katanya.

Kusdi yang datang ke kantor isknews.com bersama keponakannya, menyampaikan selain warung tenda Es Degan, di lokasi yang sama juga ada pangkalan ojek dan sebuah warung es yang lain, namun hanya warung miliknya, yang diberi peringatan,” kata Kusdi sambil memperlihatkan sebuah surat berkop Satuan Polisi Pamong Praja Kudus, yang di tanda-tangani oleh petugas bernama Maskar, namun anehnya surat yang bertajuk “Berita Acara Pengamanan Barang Bukti Pelanggaran Perda” namun tidak bernomor dan tidak bercap stempel.

TRENDING :  Satpol PP Pati Akan Kembalikan Fungsi Pedestrian

“KTP istri saya di tahan, dan sampai sekarang belum dikembalikan, padahal saya sudah datang kekantor satpol PP yang di jalan Sosro Kartono, seperti perintah mereka,” katanya.

Dikonfirmasi melalui telpon genggamnya, Pelaksana tugas kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko, menanggapi hal tersebut, Kamis (6/4/17), menyampaikan, “Yang bersangkutan mememang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, No 13 tahun 2004, tentang pengaturan PKL dan atau Perda No 8 tahun 2015, tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan,” katanya.

TRENDING :  PKL Bundaran Ngabul Akan Ditata

Eko melanjutkan, “Sesungguhnya kami belum melakukan tindakan apapun, kami hanya melakukan pemanggilan untuk pendataan, dengan mencatat nomor KTP orang tersebut, untuk kemudian kami akan berkoodinasi dengan Dinas Perdagangan terkait keberadaan para pedagang Kaki Lima di tempat tersebut,” katanya.

“Soal pengamanan KTP itu tujuannya agar para pedagang mau hadir ke kantor, kemudian surat yang tidak di stempel oleh dansatpol PP , karena mereka sudah dibekali surat tugas resmi dari kantor, kemudian soal diskriminatif dan sebagainya, saya akan tindak lanjuti, dan akan saya selidiki, terima kasih atas informasinya,” pungkas PLT Dansatpol PP. (YM)

 

 

 

KOMENTAR SEDULUR ISK :