Merasa Hanya Dijadikan Obyek Dalam Rapat, Pimpinan Disabilitas Pati Lontarkan Kritikan Pedas

oleh
Suwasana rapat di Kantor DPRD Pati. Rabu (07-03-2018)

Pati, ISKNEWS.COM – Perwakilan Difabel Pati, merasa hanya sebagai objek dalam rapat rancangan rencana kerja tahun 2019 Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati. Acara yang diikuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas-Dinas se Kabupaten Pati tersebut, diselenggarakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Pada Rabu (07-03-2018) kemarin.

Undangan perwakilan difabel dalam mengikuti forum tersebut, hanya sebagai delegasi untuk kecamatan, bukan mewakili dari difabel sendiri. Sebelumnya, rancangan kerja ini sudah di musyawarah kan pada tingkat kecamatan-kecamatan, dan tidak melibatkan difabel di dalamnya.

TRENDING :  KPU Pati Ajak Pecinta Vespa Sukseskan Pilgub Jateng

“Pada musyawarah di tingkat Kecamatan saya tidak di undang, tapi saya mendapat undangan ke DPRD, otomatis saya bingung mau menanggapinya bagaimana”. Tutur Suratno selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati. Jumat (09-03-2018).

Suwasana rapat di Kantor DPRD Pati. Rabu (07-03-2018)

Ia juga menyayangkan, karena waktu menulis absensi, ternyata hanya sebagai delegasi Kecamatan. Tetapi dalam hal ini, ia enggan disebut sebagai delegasi Kecamatan, tetapi ia menginginkan sebagai perwakilan dari difabel di Pati.

“Saya kira langsung dari Kabupaten, malahan saya masuk di delegasi kecamatan, tetapi saya tetap menulis nama organisasi PPDI difabel di Pati,” Ucap Suratno.

TRENDING :  Jurus Ampuh KPU Pati Dongkrak Partisipan

Menurutnya dalam acara tersebut, ia cukup puas dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo, meskipun masih ada kekurangan dalam pelayanan, khususnya untuk difabel. “Kami usul kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan penyuluhan kesehatan khusus difabel, dan beliau nanti akan bersedia hadir,” Tegasnya.

Sementara itu, Suwono, selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Penyandang Cacat Indonesia (LPPCI) Pati, yang ikut serta mewakili difabel di Pati, mengkritik kinerja Dinas Sosial yang terkesan tidak pecus dan belum serius dalam menangani persoalan difabel di Pati.

TRENDING :  Anggota Parpol Wajib Tunjukkan KTA dan KTP Asli Saat Verifikasi

“Saya usul pada Dinas supaya satu pintu dalam penyampaian informasi yaitu di Dinas Sosial, karena di UU No.8 Tahun 2016 sudah jelas disitu ada tingkatan organisasi.” Kata Suwono.

Suwono juga menjelaskan, maksud dari satu pintu itu agar tidak tumpang tindih dan mengalami kerancuan di bawah. Dinas Sosial yang juga ikut serta dalam forum tersebut, tidak menanggapi usulan dari Suwono. “Silahkan datang ke kantor Dinas Sosial saja”. Tukas Subawi selaku Kepala Dinas Sosial. (WJ/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :