Minim Anggaran, Kesbangpol Tidak Bisa Pantau Langsung Aktivitas WNA Di Kudus

Minim Anggaran, Kesbangpol Tidak Bisa Pantau Langsung Aktivitas WNA Di Kudus

KUDUS, isknews.com – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus, tidak bisa secara langsung memantau secara langsung keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kabupaten Kudus, dikarenakan tidak mempunyai anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus, Jati Soelekhah, yang dihubungi isknews.com, di ruang kerjanya, Selasa (26/7), membenarkan hal itu. Menurut dia, sebagai instansi yang menjadi bagian Tim Pengawasan Orang Asing (Pora), Kesbangpol Kudus mempunyai tugas memantau keberadaan dan aktivitas WNA di kabupaten setempat. Namun karena tidak adanya anggaran, pemantauan itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal itu karena untuk pemantauan, sudah dianggarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas-1 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. “Jadi bukannya tidak ada anggaran, tetapi kami memang tidak menganggarkan, supaya tidak terjadi dobel anggaran.
Terkait dengan hal itu, ungkapnya lanjut, pemantauan yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Kudus, adalah berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kelas-1 Semarang, terutama yang menyangkut jumlah dan statusnya, yakni sebagai warga yang tinggal menetap atau sementara. Untuk mendapatkan data tersebut, secara berkala, Kesbangpol Kudus sering berkomunikasi dengan Kantor Imigrasi Provinsi Jawa Tengah. “Selain itu, kami juga berkoordiasi dengan pihak Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang mempunyai data WNA di Kudus.”
Sementara itu, Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus, Hendro Martoyo, melalui Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Achmad Sofyan, yang dihubungi isknews.com, mengatakan, jumlah WNA di Kudus sekarang ini tercatat sebanyak enam orang. Dari jumlah itu, satu orang berstatus tinggal tetap dan mempunyai Kartu Identitas Tinggal Tetap (Kitap) dan lima orang berstatus tinggal sementara, dengan menunjukkan Kartu Identitas Tinggal Sementara (Kitas). “Yang menerbitkan Kitap dan Kitas, adalah Kantor Imigrasi Provinsi Jawa Tengah. WNA pemilik kartu identitas itu diwajibkan melapor ke Kantor Dukcapil setempat.”
Berdasarkan Kitap dan Kitas itulah, ujarnya lanjut, Kantor Dukcapil Kudus mengeluarkan KTP bagi ke-6 WNA itu, agar bisa memantau keberadaan dan akitivitas mereka selama di Kudus. WNA pemegang Kitap, menetap di Kudus karena menikah dan istrinya adalah WNI penduduk di suatu desa di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sedangkan WNA pemegang Kitas, adalah tenaga kerja yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kudus. “KTP yang kami keluarkan, masa berlakunya sama dengan masa berlaku Kitap dan Kitas. Untuk itu, para WNA itu diwajibkan melapor ke Dukcapil, minimal sebulan sekali.” (DM).

KOMENTAR SEDULUR ISK :
TRENDING :  Ketoprak Wahyu Kencono Hibur Warga Tumpang Krasak

Share This Post