Musim Pengisian Perangkat Desa Di Pati, Di Duga Syarat Dengan Bisnis.

image

Pati-Isknews.com Lintas Pati.
Polemik terkait biyaya kegitan pengisian perangkat Desa yang terjadi di Kabupaten Pati beberapa waktu ini mengemuka dimasyarakat. Tak tanggung-tanggung, biyaya mencapai ratusan juta rupiah yang dibebankan oleh panitia pelaksana kegitan pengisian perangkat Desa kepada bakal calon perangkat Desa sontak menjadi ramai diperbincangkan.

Seperti yang diungkapkan salah satu Ketua LSM Forum Wong Cilik (FWC) Pati kepada Isknews.com Lintas Pati sabtu 20/08, mengenai kegitan pengisian perangkat Desa menurutnya patut diduga syarat akan kepentingan atau bisnis. Pasalnya, biyaya mencapai hingga ratusan juta tersebut jelas dianggap aji mumpung.

TRENDING :  ​Silatnas & ​Ngaji Bareng Masyayikh, Hadiah 90 Tahun Madrasah TBS Kudus

Biyaya acara seperti itu saja kok sampai ratusan juta, kalau tidak aji mumpung terus apa lagi. dalam hal ini saya jelas mengkritisi peran kepala desa, kalau desa yang dipimpin memang benar-benar membutuhkan perangkat baru kenapa melakukan pengisian perangkat kok membebankan biyaya yang besar Kepada bakal calon, Contohnya desa blaru saja bisa gratis. Apa karena saat nyalon kepala desa habis modal banyak sehingga pengisian perangkat dijadikan proyek untuk balik modal.” 
Ujarnya

TRENDING :  Wujud Nyata Perhatian Bupati Pati Haryanto Kepada Warga Masyarakat. "Senyum gembira warga Godo setelah Bupati Pati Serahkan Sertifikat Masal Melalui Progam Proda."

Sementara itu ia juga menambahkan, mengenai pengangkatan perangkat desa memang sudah menjadi wewenang kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun, dengan adanya swadaya yang besar yang harus dibebankan kepada bakal calon perangkat, menurutnya hanya bisa diikuti oleh calon peserta yang mempunyai modal saja, dan tidak mengedepankan SDM yang mumpuni,

TRENDING :  Warga, TNI dan Ormas, Kerja Bakti Bantu Perbaiki Rumah Rumain yang Rusak Terkena Longsor Soco

Dalam hal ini saya berharap ada peran yang tegas dari pihak pemerintah, mestipun pembentukan perangkat desa seutuhnya sebagai tanggung jawab desa dalam hal ini kewenangan Kepala Desa, seharusnya mengenai anggaran swadaya calon yang dikelola untuk melaksanakan kegitan pengisian perangkat desa itu terbuka bagi masyrakat. Alokasinya kemana saja dan untuk apa saja harus jelas.” Pungkas Jono Ketua LSM Forum Wong Cilik saat berbincang dengan Isknews.com Lintas Pati.

Wj

KOMENTAR SEDULUR ISK :

You may also like...

Sorry - Comments are closed

TRENDING