Musrenbang Jateng 2018 Dimulai, Fokus Pada Kemiskinan Dan Pengangguran

Musrenbang Jateng 2018 Dimulai, Fokus Pada Kemiskinan Dan Pengangguran

Semarang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, dimulai sejak Selasa (7/2), yang pembukaannya dilakukan di Grhadhika Bhakti Praja. Selama Musrenbang berlangsung, masyarakat diminta dapat memberikan saran, pendapat serta masukan positif guna mewujudkan kualitas perencanaan pembangun Jawa Tengah yang lebih baik, melalui kanal-kanal perencanaan Jawa Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan 2018 merupakan tahun terakhir perwujudan visi pembangunan jangka menengah 2013-2018. Karenanya pada tahun tersebut pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari.

Prioritas program yang dilakukan antara lain penurunan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan dan energi serta perbaikan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan pemantapan kondusivitas wilayah.

“Fokus pembangunan yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan penurunan disparitas wilayah akan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah secara lebih berkeadilan,” beber Sri Puryono.

Implementasi program, imbuhnya, dilakukan melalui perencanaan berbasis holistik, tematik dan integratif serta perubahan pola penganggaran dengan pendekatan money follow program. Sementara, lokus pembangunan dilakukan melalui pendekatan berbasis spasial dengan pelibatanmultistakeholder. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target sasaran prioritas pembangunan yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BACA JUGA :  Akhirnya Jawa Tengah Punya Kebun Raya

“Tentunya, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya. Dengan begitu, kualitas kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah pun diharapkan dapat meningkat,” beber Sekda.
Ditambahkan, Musrenbang dilakukan sebagai upaya pendekatan partisipatif dan bottom up planning. Pada masa itu, semua pihak dapat menyampaikan pandangan, usulan, pendapat, maupun informasi, dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2018. Karenanya, pada pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang berbagai pihak terkait, mulai dari pejabat pusat (antara lain, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional), dan daerah (termasuk Forkopimda Provinsi Jawa Tengah), DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, lembaga donor, LSM, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA :  Filosofi Logo Branding Jawa Tengah "Jateng Gayeng"

Tahapan yang dilakukan, pertama, Pra Forum OPD, untuk penajaman, pencermatan, penyelarasan dan perumusan usulan program/kegiatan OPD Provinsi. Kedua, Forum OPD, untuk penyepakatan hasil pra forum OPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2018. Ketiga, Pra Musrenbang Wilayah, untuk pencermatan usulan kabupaten/ kota, masyarakat dan aspirasi/ reses DPRD.

Tahap keempat, Musrenbang Wilayah, yakni dialog/ rembukan bersama antara gubernur, Ketua DPRD Provinsi dengan bupati/ wali kota dan masyarakat di wilayah kabupaten/ kota untuk menjaring permasalahan pembangunan dan usulan program prioritas di kabupaten/ kota. Kelima, Musrenbang Provinsi, yang merupakan forum dialog penyelarasan/ pemantapan dan penyepakatan program kegiatan pembangunan untuk peyempurnaan rancangan RKPD. Terakhir, Dialog Interaktif antara Eksekutif dan Legislatif, guna memperoleh masukan dan kesepakatan akhir dari unsur DPRD untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD 2018.

“Masukan dan saran untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dapat disampaikan melalui alamat emailprogram.bappedajtg@gmail.com. Usulan masyarakat juga dapat disampaikan melalui alamat website http://rembugan.jatengprov.go.id,” ujar Sri Puryono.

Selama lima tahun terakhir ini, jelasnya, pembangunan di Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,30 persen pada 2011, menjadi 5,40 persen pada 2015. Inflasi menunjukkan grafik yang fluktuatif. Di mana pada 2011 inflasi tercatat 2,68 persen, 2012 (4,42 persen), 2013 (7,99 persen), 2014 (8,22 persen), dan 2015 (2,73 persen).

BACA JUGA :  Hoax Bukan Produk Jurnalistik

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada 2012 penduduk miskin sebanyak 14,98 persen. Pada 2016 penduduk miskin turun menjadi 13,19 persen. Namun penurunan penduduk miskin tersebut mesti tetap dipercepat, melalui perwujudan masyarakat berdikari.

Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, dari 2012 sebesar 5,63 persen, menjadi 4,63 persen pada 2016. Meski pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai upaya penurunan pengangguran, diperlukan peran aktif masyarakat untuk dapat lebih menekan angka pengangguran di provinsi ini.

“Yang perlu menjadi perhatian masyarakat, mereka memang diharapkan menyampaikan aspirasinya. Namun, tidak semuanya bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Tapi setidaknya, apa yang diusulkan tersebut dapat menjadi pertimbangan di tahun berikutnya,” kata Sekda. (dkjt)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post