Nelayan Cantrang Rembang Setuju Ganti Alat Tangkap

oleh
Nelayan Cantrang
Foto: Petugas KKP sedang mendata dan memverifikasi dokumen kapal. (Rendy/ISKNEWS.COM)

Rembang, ISKNEWS.COM – Setelah Menteri KKP Pudji Astuti mengunjungi Rembang, untuk melihat proses verifikasi kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Rembang pada, Selasa (13-02-2018). Sebagian besar nelayan di Kabupaten Rembang, akhirnya bersedia menandatangani kesanggupan berganti alat tangkap selain cantrang.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syarif Widjaja mengatakan, setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata sebagian besar kapal di Rembang tidak sesuai dengan dokumen yang diberikan. Selain itu, dijumpai beberapa kapal yang tidak memiliki dokumen pengalihan kepemilikan.

TRENDING :  Bupati : Pembangunan Infrastruktur Harus Disertai Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Terencana

“Begitu diukur ulang, mayoritas itu di atas 30 GT, tetapi ada juga kapal setelah diukur ulang tetap di bawah 30 GT,” tambahnya.

Syarif menambahkan, dokumen yang tidak sesuai dengan kapalnya nanti akan mendapat pembinaan dan prosesnya akan dibantu pemerintah. Sedangkan untuk perbaikan dokumen, melalui program pemutihan.

TRENDING :  Madrasah Diniyah Harus Terapkan Tiga Kedisiplinan

“Bagi kapal cantrang yang tidak sesuai dokumen, akan dibantu pemerintah untuk perbaikan dokumen kapal, sampai tuntas melalui program pemutihan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PPP Tasikagung, Japar Lumban Gaol mengatakan, semua pemilik kapal cantrang telah sepakat untuk berganti alat tangkap, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kesepakatan itu tertulis dalam pernyataan pakta integritas yang ditandatangani para pemilik kapal. Seusai dilakukan verifikasi, kapal cantrang kembali diperbolehkan melaut setelah memperoleh Sertifikat Kelayakan Melaut (SKM).

TRENDING :  Pasokan Ikan Minim, Pedagang Memilih Tak Buka Lapak

“Setelah semuanya diverifikasi nanti mereka sudah bisa melaut setelah mengantongi SKM,” sebutnya.

Sebanyak 227 kapal dari 262 kapal yang ada di Kabupaten yang mengikuti proses verifikasi, hanya 13 kapal cantrang yang memenuhi persyaratan dan siap membayar Pendapatkan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara sisanya 35 kapal, belum mendaftar untuk melakukan verifikasi. (RTW/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :