Netralitas ASN Pada Pemilu Harga Mati

oleh
Komisioner dan kepala Sekretariat Bawaslu saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019 bersama Stakeholder dan Masyarakat yang diselenggarakan di Hotel Griphta Kudus (foto: YM)

Kudus, isknews.com – Camat dan Kasi OPD se kabupaten Kudus diundang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus pada Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019 bersama Stakeholder dan Masyarakat yang diselenggarakan di Hotel Griphta pada Senin (3/12/2018) kemarin.

Pada materinya Bawaslu meminta kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikannya oleh Ketua Bawaslu Kudus, Wahibul Minan dalam sambutannya menegaskan bahwa ASN harus netral selama pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan jika ASN harus netral selama masa pelaksanaan Pemilu baik sebelum dan sesudahnya.

“Bentuk netralitas ASN dalam Pemilu ditunjukkan dengan┬átidak menjadi anggota dan pengurus partai, tidak melibatkan diri dalam memberikan dukungan kepada peserta Pemilu dan tidak memberikan fasilitas pemerintah kepada peserta Pemilu,” sebut dia.

TRENDING :  Inilah Tempat Terlarang Untuk Kampanye, Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

Meskipun ASN diharuskan untuk menjaga netralitas. Akan tetapi, Wahibul Minan menegaskan jika ASN masih memiliki hak pilih dalam Pemilu dan ASN yang telah mencalonkan diri dalam Pemilu (telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-undang -Red) juga berhak untuk dipilih.

Dia mengingatkan, banyaknya kegiatan reses anggota dewan pada akhir-akhir ini, perlu ditekankan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak boleh diselingi dengan kampanye, demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan oleh ASN.

“Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi baik hukuman sedang maupun berat sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 53 tahun 2010. Netralitas ASN dalam Pemilu harus dijaga karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses maupun hasil Pemilu,” ungkap Wahibul Minan.

TRENDING :  Bawaslu Kudus Siap Atasi Laporan Pelanggaran Administrasi TSM

Wakil Bupati Kudus, Hartopo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan agar ASN juga berkonribusi aktif dalam melakukan antisipsi kerawanan pada Pemilu dan mensosialisasikan Pemilu yang damai tanpa kerusuhan. Adapun langkah yang dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen instansi pemerintah dan masyarakat.

“Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, memang tak melarang pegawai negeri menggunakan suaranya pada Pemilu. Hanya saja mereka diwajibkan menjaga netralitas,” ucapnya.

TRENDING :  Panwaslu Kudus Akan Perketat Pengawasan Logistik Pilkada

Untuk itu, Hartopo mengingatkan jika pejabat negara dilarang membuat keputusan dan memberikan barang ASN dalam lingkungan unit kerja anggota keluarga dan masyarakat. Kedua, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Polri, TNI, dan Kepala Desa ataupun perangkat Desa lainnya dalam kampanye yang dilakukan.

“ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah dan dilarang memasang spanduk promosi kepada calon. Selanjutnya ASN dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain sebagai calon peserta Pemilu. Dan terakhir ASN dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik sosial media online atau media sosial,” tutupnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :