OJK Harus Tetap Dinamis Dalam Tantangan Saat ini dan ke Depan

OJK Harus Tetap Dinamis Dalam Tantangan Saat ini dan ke Depan

Ekonomi, isknews.com – Perlu dipahami bahwa kondisi lingkungan di sekitar kita, mulai dari kondisi perekonomian, politik, perkembangan pasar keuangan, hingga perkembangan teknologi digital berubah dengan cepat dan dinamis, dan telah mengubah proses bisnis di banyak organisasi.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, saat memberikan sambutan pada serah terima Jabatan Kepala OJK Regional III di Semarang, Senin (18/9/2017) belum lama ini, Dia mengatakan penguatan literasi ini mendapat momentum seiring ditunjuknya Bambang Kiswono sebagai Kepala Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan baru.

Dikatakan Wimboh, penguatan ini seharusnya dapat dilakukan mengingat pengalaman Bambang yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Regional VI OJK yang membawahi Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

TRENDING :  Stok Pangan Kabupaten Blora Dinyatakan Aman

Lebih lanjut, OJK Regional 3 Jateng-DIY dapat mendorong hadirnya produk keuangan yang menarik sehingga masyarakat mau ke lembaga keuangan untuk melakukan pengelolaan kekayaannya.

“Selain itu melalui pengaturan dan pengawasan diharapkan industri keuangan tetap berada di jalur yang ditetapkan dan mendatangkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan melakukan inovasi sehingga dapat mengembangkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Hal ini tentu membutuhkan response yang cepat dan tepat dari suatu organisasi. Begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang harus selalu dinamis, melakukan berbagai penyesuaian untuk menyikapi berbagai tantangan sehingga sektor jasa keuangan tetap solid dan terjaga saat ini dan nanti.

TRENDING :  Di Kudus Tunggakan Pajak Penerangan Jalan 2016 Capai Rp 2,555 M

OJK  dituntut untuk lebih berperan efektif

Kami menyadari bahwa pemerintah dan masyarakat berharap banyak pada peran OJK yang lebih efektif baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maupun dalam mendorong peran industri jasa keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kesenjangan atau ketimpangan.
Peran BUMN dan swasta perlu ditingkatkan di tengah keterbatasan fiskal

Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dan tidak lagi terpusat di kota besar yang tentunya membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Sebagai gambaran, tahun 2018 Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang 856 km, jalan kereta api sepanjang 639 km, 15 bandara baru, irigasi sepanjang 781 km dan pembangunan perumahan sebanyak 7062 unit (BKF, 2017).

TRENDING :  KKN Undip Gelar Pameran UMKM Expo Di Balai Desa Bae

Dengan keterbatasan dari sisi fiskal, diperlukan peningkatan peran BUMN dan sektor swasta untuk turut berpartisipasi mendukung pembiayaan proyek dan program strategis nasional jangka menengah sebagaimana dalam Perpres 58 Tahun 2017 yang nilainya mencapai hampir Rp4.200 triliun.

Kerangka pengaturan dan pengawasan harus mendukung pembiayaan, Di sinilah peran penting OJK akan diuji. OJK harus mampu menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mendukung terwujudnya pembiayaan pembangunan tersebut. Pengaturan di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB harus mendukung upaya penyediaan pendanaan di sisi penawaran, maupun penyediaan investor di sisi permintaan. (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post