OJK Terbitkan 3 Peraturan Obligasi Daerah

by
isknews

Ekonomi, isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa Peraturan OJK (POJK) guna mendukung dan mendorong program Pemerintah,  terutama di bidang pembangunan Infrastruktur di daerah melalui peraturan mengenai obligasi daerah, keuangan berkelanjutan (green bonds), dan percepatan proses bisnis (e-registration).

Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik mengatakan, Penerbitan ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan untuk semakin mempermudah Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah, memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan, dan mempercepat proses layanan kepada stakeholders.

Dijelaskan Anto, Terkait penerbitan obligasi daerah, OJK telah mengeluarkan tiga ketentuan, yakni Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah

TRENDING :  Bupati Kudus Sosialisasi KUP Di Kabupaten Batang

Lalu Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, terakhir Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

TRENDING :  Jelang Ramadan, Harga Bawang Putih Terus Merangkak Naik

Penerbitan POJK yang terkait dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya mendukung program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi dasar peningkatan daya saing nasional, namun juga sebagai alat untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.

TRENDING :  PPRK dan Serikat Pekerja Sepakati Besaran THR Yang Diterima Buruh Rokok Kudus

KOMENTAR SEDULUR ISK :