Ombudsman Sidak Jembatan Batang Bambu di Kelurahan Sunggingan

Ombudsman Sidak Jembatan Batang Bambu di Kelurahan Sunggingan

Kudus, isknews.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan jembatan tidak layak di Kelurahan Sunggingan, Kabupaten Kudus, Kamis (12/10/17).

Sebagaimana yang diketahui, beberapa hari terakhir media massa ramai memberitakan jembatan di Kelurahan Sunggingan terdiri dari dua batang bambu yang diikat dan sebatang bambu sebagai pegangan. Jembatan dibangun atas inisiasi warga untuk mempermudah akses anak-anak menuju sekolah. Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman Jawa Tengah ini merupakan bagian dari inisiatif atas prakarsa sendiri sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah meminta keterangan Kepala MI Mafatihul Ulum terkait lalu lintas penggunaan jembatan. Menurut keterangan Yusuf Falah selaku Kepala MI Mafatihul Ulum, jembatan dibangun oleh wali murid secara swadaya untuk akses mengantar anak-anak ke sekolah. Apabila melewati jembatan layak yang telah ada, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer.

TRENDING :  Simak Hasil Jepretan Sedulur ISK "Kirab Khitan" di Desa Ploso

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah juga meminta keterangan Lurah Sunggingan terkait hal ini. Lurah menyampaikan bahwa pihak kelurahan pernah membahas dan mengajukan usulan pembangunan jembatan tersebut kepada Camat sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2013. Pada tahun 2016 dan 2017, Lurah telah kembali mengajukan usulan dalam Musrenbang. Diperkirakan pembangunan jembatan memakan biaya 800 hingga 1 milyar Rupiah.

TRENDING :  Menakar Bensin Tertumpah Seisi Rumah Ludes Terbakar

Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus terkait pembangunan jembatan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus menyampaikan pihaknya masih melakukan kajian dan analisa untuk mengevaluasi kemanfaatan pembangunan jembatan. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melihat kondisi di lapangan.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu menyampaikan, “Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan kepastian dalam hal kajian dan analisa kemanfaatan pembangunan jembatan.
Mengingat sejak tahun 2013, Lurah Sunggingan telah mengajukan permohonan melalui Musrenbang dan belum memperoleh kepastian apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Apalagi, melihat kondisi jembatan saat ini sangat memperihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakannya.” Selanjutnya, Ombudsman Jawa Tengah melakukan monitoring tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

TRENDING :  BREAKING NEWS : Warung Di Besito Digerebek Satpol PP, Ratusan Botol Miras Diamankan

“Kami himbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan jembatan tersebut dan sebaiknya menggunakan jembatan yang layak demi keselamatan sembari menunggu hasil kajian pemkab kudus.” tutup Sabarudin. (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post