3

PAD Kudus Diperoleh Melalui Mekanisme Yang Tak Memberatkan Dunia Usaha

KUDUS, isknews.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus, diperoleh melalui mekanisme pungutan pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada masyarakat. Pemkab tidak menetapkan kebijakan yang yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. “Pungutan pajak dan retribusi daerah senantiasa didasarkan atas asas keadilan dan kemampuan masyarakat, ” kata Bupati Kudus H Musthofa.

Hal itu disampaikan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan acara Penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2015, berlangsung di ruang sidang utama, Selasa (12/7).

Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Masan itu, unsur Forkompinda, kepala dinas dan instansi, kepala perintahan kecamatan dan desa, serta 32 dari 44 jumlah anggota dewan.

Oleh karena itu, lanjut bupati, kebijakan di bidang pendapatan daerah, Pemkab Kudus tetap terarah pada upaya peningkatan pendapatan daerah, melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

“Optimalisasi pengeloloaan pendapatan daerah, dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.”

Baca Juga :  Hanya Sehari, DPRD Blora Bahas RAPBD 2017

Mengenai Anggaran Pendapatan Daerah pada APBD TA 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 1.782.332.513.000,00, dalam pelaksanaannya terealisir sebesar Rp 1.755.769.420.300,86, atau hanya mencapai 98,51% dari target.
Sedangkan Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp 1.983.125.508 realisasinya mencapai Rp 1.562.873.061.548, atau 78,81% dari target. (DM)

APA KOMENTAR SEDULUR ISK ?