Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Tanggapi Laporan Penggunaan APBD 2018 Bupati Kudus

oleh

Kudus,isknews.com – Sebagai rangkaian sidang Paripurna tekait Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, siang tadi digelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Kudus, Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Kudus menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda yang diajukan oleh Bupati Kudus, Selasa (09/07/2019).

Dalam kesempatan tersebut, mereka kembali menanggapi terkait pengisian perangkat desa yang dinilainya terkesan tergesa-gesa. Dan dikawatirkan akan berdampak pada kondusifitas masyarakat.

“Tadi beberapa fraksi menyarankan agar dilaksanakan seusai pemilihan kepala desa,” kata Ketua DPRD Kudus, Achmad Yusuf Roni.

TRENDING :  Buka Puasa Bersama Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Kudus
Anggota Fraksi Hanura Sakdiyanto, saat mewakili fraksinya pada tanggapan umum terkait laporan pernggunaan APBD 2018 Bupati Kudus (Foto: istimewa)

Selain itu, mereka berharap agar Pemkab Kudus dapat mengoptimalkan kinerja ASN. Dengan begitu, produktifitas mereka dalam mengabdi bisa lebih ditingkatkan.

Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) juga tak luput dari kritik para anggota dewan. Dalam kesempatan tersebut, mereka meminta agar PJU yang ada dapat dikelola dan dirawat rutin.

TRENDING :  Rapat Paripurna DPRD Kudus, Tamzil Jelaskan Ranperda APBD 2019

Selanjutnya, pengkajian ulang tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Dinas Perhubungan. Peningkatan efektifitas dan efisiensi terhadap APBD dengan menimbang asas kemanfaatanya.

Dan terakhir adalah pengkajian permasalahan keluhan warga yang mempersoalkan biaya pendaftaran sertifikat tanah dirasa terlalu mahal.

Selain ada beberapa koreksi dari legeslatif kepada eksekutif tentang kebijakanya. Fraksi anggota DPRD juga memuji tentang program Lapor Tamzil yang banyak dirasakan manfaatnya oleh warga.

TRENDING :  Babak Baru Rolling Komisi DPRD Kudus, Hanya Satu Komisi Terbentuk

Kemudahan akses yang diberikan pemerintah kepada warga, dalam menangani sejumlah permasalahan melalui OPD yang terkait itu mendapat apresiasi.

Diakhir rapat, Ketua DPRD Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Bupati Kudus dimohon dapat memberikan penjalasan terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi pada Rapat Paripurna Jawaban Bupati pada tanggal 10 Juli 2019. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :