Pansus DPRD Jateng Kunjungi Rembang Serap Aspirasi Ranperda RZWP3K

oleh

Rembang, ISKNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mendapat Kunjungan Kerja (Kunker) dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini. Tujuan kunjungan tersebut, guna menyerap aspirasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.

Wakil Ketua Pansus RZWP3K DPRD Jateng, Yahya Haryono mengatakan, untuk menyerap aspirasi dari stake holder yang dianggap memiliki kepentingan, perlu memberikan masukan ranperda yang sedang disusun. Agar kedepannya, lebih aspiratif dan tidak mengalami permasalahan dikemudian hari.

“Pansus mengundang beberapa pihak dari unsur instansi Pemerintah Provinsi Jateng, Pemda kabupaten wilayah Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati dan Rembang serta unsur LSM, dan Ormas NU dan Muhammadiyah. Mereka diharapkan memberikan masukan dan saran, sehingga ranperda yang disusun bisa komprenhensif lebih detail dan bermanfaat bagi masyatarakat,” tuturnya.

TRENDING :  Sumber Air Di Rembang Mengalami Penurunan Debit Akibat Dampak El Nino

Menurut Yahya, ada dua garis besar ruang lingkup yang menjadi persoalan. Pertama, tentang kawasan pemanfaatan umum yang menjadi silang pendapat baik zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, hutan mangrove, perikanan tambak, perikanan budidaya, industri dan fasilitas umum.

Kemudian yang kedua, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, kewenangan pengelolaan sumber laut zona 0 sampai 4 wilayah kabupaten, dirubah 0 sampai 12 wilayah provinsi.

“Dalam raperda ini untuk wilayah 0-2 mil diutamakan untuk kawasan konservasi ruang penghidupan dan asset kepada nelayan kecil, nelayan tradisional pembudidaya ikan kecil .petambak garam kecil, wisata bahari dan infrastruktur publik. Pada sektor ini, pelaksanaan banyak dilakukan oleh kabupaten kota. Tentunya mekanismenya nanti apakah pendelegasian kewenangan ataukah pembagian kewenangan.akan dicarikan solusinya,” bebernya.

TRENDING :  Terindikasi Anggota Parpol, 22 Calon PPDP Bakal Dicoret

Sementara itu, Sekda Kabupaten Rembang, Subakti mengungkapkan, dalam pembahasan Ranperda RZWP3K ada dua permasalahan yang menjadi sorotan Pemkab Rembang meliputi wilayah konservasi dan sumber daya.

Pasalnya, perlu ada pengaturan kewenangan yang jelas terkait sumber daya laut, pengaturan tata ruang, administrasi dan pengaturan lainnya. Dicontohkan, untuk wilayah Rembang dari ujung Barat Kaliori di pesisir Utara ada Pulau Gede untuk kepentingan wisata.

TRENDING :  Layanan Retribusi Non-tunai Diterapkan di Tiga Pasar

“Keberadaan Pulau Gede untuk kepentingan wisata itu, apakah masih dalam zona 12 mil atau luar 12 mil. Diharapkan masuk 12 mil, bagaimana pengaturannya karena kewenangan sumber daya laut ada pengaturan tata ruang, administrasi dan lainnya,” sebutnya.

Subakti melanjutkan, permasalahan kedua adalah Pemkab Rembang memiliki pelabuhan perikanan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada pengaturan jelas terkait tata ruang laut, maupun peran nelayan kecil untuk melaut.

“Demikian pula keberadaan TPI Tasik Agung yang melekat pelabuhan perikanan dan kemungkinan kedepan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan reklamasi,” pungkasnya. (RTW/AM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :