Panwas Kecamatan Siap Awasi Verifikasi Faktual Parpol

oleh

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Panwaslu Kabupaten Jepara bergerak cepat dalam menyiapkan personil yang akan melakukan pengawasan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Kesiapan itu dilakukan dengan menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019 bersama dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Jepara yang digelar di Hotel Jepara Indah, Selasa-Rabu (24-25/10/2017). Sebelum Rakernis ini juga dilakukan pengambilan sumpah/janji Panwaslu Kecamatan untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Jepara Abdul Khalim mengungkapkan, Rakernis ini dilakukan untuk membekali Panwaslu Kecamatan sebelum melaksanakan tugas pengawasan penelitian administrasi partai politik maupun verifikasi faktual yang dijadwalkan mulai 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018 mendatang. “Dengan Rakernis ini harapannya Panwaslucam bisa mendapatkan langkah-langkah strategis dalam pengawasan tahapan pemilu,” ujarnya, Selasa (24/10/2017) malam.

TRENDING :  Polair Cek Peralatan Keamanan Kapal Penyebrangan ke Karimunjawa

Dengan Rakernis ini, kata Khalim, Panwaslucam harapannya akan bisa melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di setiap tahapannya. Dengan pemetaan ini, lanjutnya, maka pengawasan yang dilakukan bisa optimal. “Kita berharap Panwaslu Kecamatan memiliki strategi-strategi dalam pengawasan agar yang dilakukan optimal,” imbuhnya. (Za)

Sementara itu, Ketus Panwaslu Kabupaten Jepara Arifin menuturkan, setelah dilantik ini, maka secara legal formal Panwascam sudah sah melakukan pengawasan tahapan Pileg dan Pilpres. “Pembekalan dan pemantapan akan terus kita lakukan. Setidaknya dalam waktu dekat ini ada tujuh kegiatan pembekalan yang akan diberikan kepada Panwascam. Mudah-mudahan bekal yang diberikan ini memantapkan kerja pengawasan tahapan Pileg/Pilpres nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arifin berpesan agar Panwaslu Kecamatan terus menjaga integritas dan profesionalitasnya sebagai salah satu pengawal dan tonggak demokrasi. Dirinya juga mendorong jajaran pengawas untuk bersinergi dengan ormas, pemuda hingga lembaga keagamaan dalam melakukan pengawasan. Sebab, bagaimanapun pengawas tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan pihak-pihak lain maupun masyarakat.

TRENDING :  Anggaran Habis, Droping Air Andalkan CSR BUMD

“Kita cukup beruntung berada di Indonesia lantaran adanya pengawas pemilu, sebab di beberapa negara lain belum tentu ada badan pengawas pemilu sendiri. Pengawasan pemilu dilakukan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, ini harus dimanfaatkan betul agar tercipta pemilu yang bermartabat,” jelasnya.

Ketua MUI Jepara Dr. Mashudi yang turut menjadi narasumber juga mendorong jajaran Panwas memanfaatkan si masyarakat yang ada, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. “Saya menilai Panwas yang sukses itu yakni Panwas yang bisa menjadikan masyarakat terlibat dalam pengawasan,” ujar Mashudi yang juga Ketua Panwaslu Jepara 2004 lalu ini.

TRENDING :  Penertiban APK Jelang Pilkada Serentak Besok

Haidar Fitri, Ketua KPU Jepara menyampaikan untuk tahapan Pileg/Pilpres 2019 sudah diatur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2017. Saat ini, kata Haidar, sedang berjalan proses penelitian administrasi parpol peserta pemilu. Jika setelah diteliti administrasi kurang dari batas minimal seper seribu, maka parpol harus memperbaikinya. Lalu diteliti kembali dan baru dilakukan verifikasi faktual.

“Kita berharap Panwas jangan menjadi verifikator, tetapi Panwas harus bersinergi dengan KPU. Jika ada nama-nama pengurus parpol ganda misalnya, harus disampaikan ke jajaran KPU sebagai bagian dari fungsi pencegahan. Panwas jangan melakukan verifikasi sendiri dan jika hasilnya berbeda langsung melakukan penindakan tetapi fungsi pencegahan harus dikedepankan dengan memberikan informasi-informasi awal,” harapnya.

KOMENTAR SEDULUR ISK :