Panwaslih Gelar Aksi Tolak Money Politik

Panwaslih Gelar Aksi Tolak Money Politik

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Sepuluh hari jelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara menggelar aksi tolak politik uang (money politic) di ajang car free day (CFD) di kawasan alun-alun Jepara, Minggu (5/2/2017) pagi. Aksi yang diikuti Panwascam, PPL dan Pengawas TPS ini dilakukan untuk mengajak masyarakat Jepara untuk menolak aksi politik uang.

Ketua Panwaslih Jepara Arifin mengungkapkan, aksi sosialisasi tolak money politik ini salah satu upaya agar Pilkada Jepara bisa berjalan dengan jujur, adil dan demokratis. “Intinya kita ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang di Pilkada Jepara,” kata Arifin, Minggu (5/2/2017).

TRENDING :  Nelayan Minta Pengurusan Izin Kapal Dibuat Terpadu

Selain membawa spanduk dan berbagai tulisan ajakan tolak politik uang, dalam kesempatan itu pula, kata Arifin, masyarakat juga diminta memberikan dukungan berupa tanda tangan bersama tolak money politik. “Kita sangat mengapresiasi masyarakat yang dengan penuh semangat mendukung gerakan tolak politik uang ini. Setidaknya ada lebih dari seribu warga masyarakat yang berada di CFD ini memberikan dukungannya. Kita berharap gerakan tolak politik uang ini semakin meluas,” imbuhnya.

TRENDING :  Logistik Pilbup Mulai Didistribusikan ke Kecamatan

Arifin menambahkan, selain mendorong masyarakat untuk tolak money politik, para elit politik di Jepara juga didorong hal yang sama untuk tidak menggunakan aksi money politik untuk meraup suara. Cara-cara yang jujur dan demokratis harus dikedepankan. “Elit politik terus kita dorong agar bermain dengan jujur,” jelasnya.

TRENDING :  Bencana Banjir Tidak Menghambat Distribusi Logistik Pilkada Pati

Selain mencederai hajatan pesta demokrasi lima tahunan ini, aksi politik uang juga mempunyai implikasi pidana buat yang terlibat, baik penerima maupun pemberi. Ada sanksi berat bagi pelakunya yakni pidana kurungan maksimal 36 bulan dan denda maksimal 200 juta. “Kita tentu tidak ingin ada yang terlibat di money politik, sehingga kita saat ini mengedepankan langkah-langkah preventif atau pencegahan agar jangan sampai terjadi,” tandasnya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post