Parpol Di Kudus Siap Diverifikasi Faktual Oleh KPU

oleh
ISKNEWS.COM
Foto : Parpol di Kudus diberikan sosialisasi oleh KPU terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual Paska putusan sidang MK (Yuliadi/isknews.com)

Kudus, isknews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus , paska putusan MK terkait Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu mewajibkan setiap parpol diverifikasi secara faktual untuk Pemilu 2019, mengumpulkan seluruh wakil Parpol di Kudus untuk diberikan arahan terkait hal tersebut.

Bertempat di ruang sudut pintar lantai 2 Gedung KPU Kudus Jl. Ganesha No. 4 Kelurahan Purwosari Kudus, Rapat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Th. 2019, dipimpin langsung oleh ketua KPU Kudus Moh Khanafi, Sabtu (27-1-2018).

Verifikasi faktual yang ditargetkan selesai pada 17 Februari 2018 tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kudus, Ketua panwaslu yang di wakili oleh Eni Setyaningsih dari Divisi Organisasi dan SDM dan Rif’an dari Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Dari limabelas Partai Politik di Kdus yang di undang hadir empat belas fungsionaris pengurus partai yaitu Partai Golkar, partai Demokrat, PDI P, PKB, PPP, partai Nasdem, partai Perindo, partai Berkarya, Mukhiyanto, partai Hanura, PAN, PKS, PBB, partai Gerindra, PSI dan satu wakil partai yang tidak hadir adalah PKPI.

TRENDING :  KPUD Kudus Akan Lakukan Penelitian Kesenjangan Perolehan Suara DPD

Ketua KPU Kudus dalam kata sambutannya menyampaikan, selaku penyelenggara pemilu yang di beri amanah oleh UU harus menjalankan putusan MK, bahwa parpol peserta pemilu tahun 2019.

” Semua Parpol peserta pemilu 2019, harus berangkat dari titik yg sama, baik partai baru maupun partai lama, mulai pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual utk menjamin asas adil dan setara,” katanya.

KPU Kabupaten harus melaksanakan apa yang di lakukan oleh KPU RI, ” Kita di sini utk membahas persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan yg akan di laksanakan mulai 30 Januari hingga tanggal 01 Februari 2018 atau selama tiga hari,” tambahnya.

KPU Kabupaten bersifat vertikal segala putusan harus berdasar regulasi yang ada dan kami telah melakukan koordinasi dg KPU Provinsi.

TRENDING :  Hadapi Pilkada Serentak, DPC Demokrat Pati Jalankan Perintah SBY

” Karena keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya oleh kerja KPU sendiri namun juga atas peran serta pengurus parpol peserta pemilu,” terangnya.

Sementara itu komisioner KPU Naily Syarifah Div Hukum, Pengawasan Pencalonan dan Kampanye dalam penjelasannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini yakni PKPU no. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU no. 7 th. 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu th. 2019.

PKPU no. 6 th. 2018 tentang perubahan atas PKPU no. 11 th 2017 ttg pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu legislatif 2019.

” Persyaratan parpol peserta pemilu harus berbadan hukum, punya pengurus di semua provinsi, punya pengurus minimal 75 % Kab/ kota di setiap provinsi, punya pengurus minimal 50 % Kab/ Kota di segiap Kab/ Kota, sertakan minimal 30 % perempuan di pengurus pusat dan memperhatikan minimal 30 % perempuan di pengurus provinsi Kab/ Kota,” terangnya.

TRENDING :  Hingga Pukul 24.00, 13 Parpol Daftar Di KPU, 4 Parpol Ditunggu Di Injury Time Hingga Tengah Malam Nanti

Ditambahkannya, “Parpol wajib masukan data salinan dokumen persyaratan parpol ke Sipol al data pengurus pusat,prov, Kab/Kota, kecamatan, data anggota dan data pendukung lainnya dan Input data di SIPOL di lakukan sebelum melakukan pendaftrn ke KPU,” ungkap Naily.

Verifikasi di lakukan utk membuktikan kebenaran dan keabsahan persyaratan parpol peserta pemilu 2019 dengan keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kepengurusan Parpol Kab/ Kota.

” Verifikasi faktual di lakukan dg mendatangi Kantor Pengurus Kab/kota utk mencocokkan kebenaran ttg data yang teraplut di Sipol yang telah di serahkan ke KPU,” tandasnya.

Dari beberapa pengurus Partai politik yang kami temui sebagaian besar menyatakan kesiapannya untuk segera di laksanakan verifikasi faktual atas Parpolnya. (YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :