Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) adalah;

“… seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

:: Kemudian, dalam Pasal 52 UU HAM diatur mengenai hak anak yaitu:

“… hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

:: Jadi, pemberian ASI eksklusif kepada bayi adalah hak asasi yang diatur dan dilindungi undang-undang.

TRENDING :  Ratusan Warga Undaan Lor Padati Sungai Untuk Mancing Ikan Lele

Selanjutnya ,
:: Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) yang berbunyi:

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

:: Kemudian, dalam Pasal 129 UU Kesehatan diatur bahwa:

TRENDING :  Tingkatkan Semangat Nasionalisme Masyarakat Melalui Kegiatan TMMD Kudus.

(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi Persoalan ASI Eklusif untuk bayi jelas diatur dalam UU sehingga sangat disayangkan apabila terjadi pelarangan Pemberian ASI Eklusif kepada Bayi Usia sebelum 6 bulan.

Seperti disampaikan Kuasa Hukum Mar ( Pelaku Penganiayaan yang memiliki bayi usia 3 bulan ) yang datang ke Rutan Senin 06/04 pukul 22.00 saat si anak rewel namun tidak mendapatkan ijin untuk menyusukan anaknya.

TRENDING :  SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN SKCK

Kuasa Hukum Mar Yusuf Istianto,SH dan Ahmad Sholeh,SH Menyampaikan kepada ISK,” Saat itu kedatangan kami hanya untuk memberikan hak si anak untuk mendapatkan ASI dan diantar oleh dokter Rutan yang kebetulan tinggal di rumah dinas.”

Ditambahkan kuasa Hukum bahwa kedatangannya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Majelis Hakim pada sidang Senin 06/04 siang.

Menanggapi peristiwa tersebut pada persidangan ke 4 Hakim Ketua Heri Susanto menyayangkan tindakan Rutan yang tidak mengijinkan bayi untuk menyusu kepada ibunya,padahal Peradilan dan Rutan berada di bawah Kementrian Hukum dan Ham.

Mr

KOMENTAR SEDULUR ISK :

Share This Post

Comments are closed.